- Deddy Sitorus dituntut mundur dari DPR
- Dianggap kontroversial usai singgung rakyat jelata
- Memiliki jejak kontroversi
Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Deddy Sitorus), viral karena pernyataan kontroversialnya terkait rakyat jelata menuai banyak kecaman di media sosial.
Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah acara televisi, di mana Deddy menolak menyamakan gaji anggota DPR dengan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah seperti tukang becak dan buruh.
Dia menyebut perbandingan itu sebagai "sesat logika" dan menggunakan istilah "rakyat jelata," sebuah diksi yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat.
Menyadari kegaduhan yang terjadi, Deddy Sitorus segera memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya.
Ia menjelaskan bahwa potongan video yang viral tersebut tidak menampilkan pernyataan utuhnya.
Menurutnya, konteks asli dari perbincangan itu adalah perbandingan gaji yang tidak setara, seperti membandingkan gaji seorang jenderal dengan prajurit.
Ia bersikeras bahwa perbandingan tersebut tidaklah adil dan memicu salah persepsi di kalangan masyarakat.
Profil dan Jejak Langkah Deddy Sitorus
Deddy Sitorus lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) dan kerap menyuarakan isu-isu politik, sosial, dan kebijakan publik.
Baca Juga: Bambang Pacul vs FX Rudy: Intip Perbedaan Latar Pendidikan Dua Politisi Senior PDIP
Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang kini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Deddy juga memiliki jejak karier di berbagai bidang. Pada tahun 1998-1999, ia aktif di International Council on Social Welfare (ICSW) sebagai perwakilan Indonesia dan turut mendirikan Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia.
Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan swasta maupun BUMN, termasuk PT Takagama, PT Waskita Beton Precast, hingga PTPN III Holding.
Jalan Deddy menuju Senayan tidaklah mulus. Ia pertama kali mencoba peruntungan di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2014, namun belum berhasil.
Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2019, ia berhasil meraih suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dengan 34.709 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Selama menjabat, Deddy ditempatkan di Komisi VI yang mengurusi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN.
Berita Terkait
-
PDIP Bela Deddy Sitorus dan Sadarestuwati saat Partai Lain Beri Sanksi 'Kader Bermasalah'
-
Heboh Sahroni, Eko Patrio hingga Uya Kuya Dinonaktifkan, PDIP: Aturan DPR Tak Kenal Istilah Itu
-
Pasang Badan untuk Deddy Sitorus Cs, Petinggi PDIP Minta Maaf Tapi Sanksi Masih Gelap
-
Muncul Desakan Agar Sadarestuwati dan Deddy Sitorus Dinonaktifkan, Said Abdullah PDIP Bilang Begini
-
Sahroni, Eko Cs Disanksi Nonaktif di DPR, Formappi: Tetap Digaji, Publik Bakal Lebih Marah!
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok