Demo 4 September 2025: BEM SI Gelar Aksi di DPR Hari Ini, Bawa 17 Tuntutan Mendesak

Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan. Ribuan mahasiswa dijadwalkan akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (4/9/2025), mulai pukul 13.00 WIB. Aksi yang mengusung tajuk “#SelamatkanIndonesia” ini bertujuan untuk menagih janji dan mengawal tuntutan rakyat yang telah disuarakan sebelumnya.

Fokus utama aksi kali ini adalah untuk menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat”, sebuah rangkuman aspirasi publik yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR dalam pertemuan pada Rabu (3/9/2025). Meskipun sudah ada dialog, mahasiswa merasa perlu untuk tetap memberikan tekanan publik.

“Estimasi massa yang hadir sekitar 500-1.000 orang, akan langsung ke lokasi saja karena ini aksi damai,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzzamil Ihsan, dikutip Kamis (4/9/2025).

Ihsan menegaskan, aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk mengawal aspirasi rakyat. Terlebih, beberapa dari tuntutan tersebut memiliki tenggat waktu yang sangat mendesak, yakni hingga Jumat (5/9/2025) besok.

“Hasil pertemuan memang DPR berkomitmen untuk membahas dan mempertimbangkan (tuntutan), tapi kita tetap akan melakukan aksi damai,” ujar Ihsan.

Gagasan “17+8 Tuntutan Rakyat” sendiri bukan lahir dari ruang hampa. Tuntutan ini merupakan kompilasi dari berbagai kritik dan suara masyarakat yang viral di media sosial, petisi online, hingga aspirasi dari aksi buruh. Tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas, termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Selain itu, 12 Tuntutan Rakyat dari Change.org yang didukung lebih dari 40.000 orang, tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025, serta pernyataan sikap dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia turut dirangkum di dalamnya.

Berikut adalah rincian tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini:

17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

Baca Juga: Ikrar Dasco di Hadapan Mahasiswa: Reformasi DPR Segera Dilakukan

Untuk Presiden Prabowo:

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR:

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
2. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
3. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik:

1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
2. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
3. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri:

1. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
2. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
3. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI:

1. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
2. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:

1. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
2. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
3. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.