"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia

Suara.com - Erros Djarot, sutradara dan politikus Indonesia mengutarakan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai dominasi ketua umum partai dalam sistem demokrasi yang ada.

Menurutnya, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya tidak independen, melainkan berada sepenuhnya di bawah kendali ketua partai.

Erros menyebut situasi ini telah membuat negara seolah-olah “disandera” oleh para ketua umum partai.

“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Eros dalam perbincangan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/9/2025).

Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas.

Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara, harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai.

“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.

Ia menyebut, kondisi ini sebagai bentuk ketidakjujuran politik yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurut Erros, para politisi kerap tampil seolah berkuasa, padahal sebenarnya hanya menjalankan perintah dari pimpinan partai.

Baca Juga: Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan

“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, politikus ini mengungkapkan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum partai ini berujung pada penderitaan rakyat.

Kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite.

“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” tegasnya

Bahkan, Erros menyebut bahwa struktur kekuasaan saat ini tidak hanya dikuasai oleh ketua partai, tetapi juga oleh para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.

“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.

Erros juga mengenang momen jatuhnya rezim Orde Baru. Ia mengaku, saat itu memiliki harapan besar akan hadirnya seorang pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, kenyataan yang terjadi justru jauh dari ekspektasi.

“Waktu kita jatuhkan Soeharto, kita berharap ada pemimpin yang benar-benar memimpin rakyat. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu,” ucapnya dengan nada kecewa.

Erros berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam melihat fenomena politik yang sedang terjadi dan tidak terjebak dalam pencitraan semata.

Ia menekankan perlunya pembenahan mendasar pada sistem politik agar benar-benar kembali ke esensi demokrasi yang berpihak pada rakyat.

Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena