Suara.com - Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, resmi diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy pada September 2025.
Penunjukan ini menandai peran baru Jokowi di kancah internasional setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia selama dua periode.
Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global pada April 2025 untuk menjawab tantangan perubahan kekuatan ekonomi dunia dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan.
Dewan ini dipimpin oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo, bersama mantan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi.
Selain itu, dewan tersebut terdiri dari 22 anggota yang berasal dari kalangan pemerintahan, bisnis, hingga organisasi multilateral tingkat global.
Jokowi dipercaya membawa perspektif strategis dari Asia Tenggara yang kini semakin diperhitungkan dalam dinamika politik dan ekonomi internasional.
Apa Tugas Jokowi?
Sebagai anggota dewan, tugas utama Jokowi adalah memberikan masukan serta nasihat strategis mengenai isu-isu global yang semakin kompleks.
Isu yang menjadi fokus antara lain perdagangan internasional, aliran investasi, perkembangan teknologi digital, serta tantangan krisis iklim yang mendesak.
Baca Juga: PDIP Endus Siasat Jokowi di Balik Perintah Prabowo-Gibran 2 Periode: Mekanisme Penyelamatan Diri
Dengan pengalamannya memimpin Indonesia selama satu dekade, Jokowi dinilai memiliki pandangan yang berharga untuk mendukung keputusan strategis di forum global.
Peran Jokowi juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta pada level internasional.
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Selain memberi masukan, Jokowi akan aktif berpartisipasi dalam forum Bloomberg New Economy yang rutin mempertemukan pemimpin dunia.
Forum ini menjadi wadah penting bagi tokoh global dari pemerintahan, bisnis, hingga akademisi untuk berbagi ide demi kesejahteraan bersama.
Keterlibatan Jokowi di forum tersebut diyakini bisa menghadirkan sudut pandang baru yang relevan dengan kondisi Asia Tenggara.
Berita Terkait
-
Manuver Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan Maharani Bereaksi Dingin: Pemilu Masih Jauh
-
PDIP Bongkar Strategi Jokowi: Komando 2 Periode Prabowo-Gibran untuk Lindungi Diri dari Badai Hukum?
-
Jokowi Perintahkan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan 'Sentil' Balik: Pemilu Masih Jauh!
-
Bongkar Habis! Romahurmuziy Soroti Inkonsistensi Jokowi dan Isu 'Wajah Berubah'
-
Erros Djarot Bongkar Borok Politik Jokowi: Nepotisme dan Buzzer Rusak Demokrasi Indonesia?
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji, Ini 3 Arahan Prabowo di Hambalang
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?