Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Hari Tani Nasional merupakan momentum krusial untuk memperjuangkan kedaulatan pangan Indonesia.

Dalam Seminar Nasional "Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan" yang diselenggarakan Sekolah Partai PDIP, belum lama ini, Hasto menekankan bahwa petani harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Hasto menggarisbawahi pentingnya pangan sebagai isu kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman pangan yang melimpah, namun kerap abai dalam pengelolaannya.

"Data internasional mencatat lebih dari 725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Jika bangsa ini kembali pada kekuatan lokal dan keanekaragaman pangan, Indonesia dapat berkontribusi besar bagi kemanusiaan dunia," kata Hasto.

Dalam pidatonya, Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas konsistensinya dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir.

Bahkan, ia menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang serupa terhadap isu pangan nasional.

"Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI adalah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan," tegasnya.

PDIP juga mendorong inovasi di sektor pertanian, dengan Hasto mencontohkan keberhasilan Bupati Ngawi Ony Anwar dalam mengembangkan pertanian organik.

Baca Juga: DPRD Dorong Pasar Jaya Bangun Hunian di Atas Pasar untuk Atasi Krisis Perumahan Jakarta

Ia juga menyoroti pentingnya pupuk cair ramah lingkungan dan hasil riset yang langsung dapat dimanfaatkan petani.

"Temuan teknologi tepat guna harus menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai intelektual hanya menjadi sarjana menara gading, melainkan harus membumi," katanya.

Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Hasto adalah kepemilikan lahan petani.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar petani Indonesia tidak memiliki lahan sendiri, padahal untuk mencapai kesejahteraan, petani idealnya memiliki minimal 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp 7,5 hingga Rp 10 juta per bulan.

"Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tak satu pun memiliki lahan," ungkap Hasto.

PDIP mendorong konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Hasto menekankan bahwa problem klasik petani, seperti akses solar untuk pompa air dan perebutan sumber air saat kemarau, hanya bisa diatasi melalui kebijakan politik yang berpihak pada rakyat kecil.

"Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak," ucapnya.

Hasto menegaskan, kedaulatan pangan hanya akan terwujud apabila seluruh elemen bangsa, termasuk kepala daerah dan struktur partai, turun langsung untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

"Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah," pungkasnya.