Atasi Carut-Marut Data, DPR Inisiasi One Map Indonesia untuk Reforma Agraria

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan dua langkah yang diambil legislatif untuk mengatasi akar permasalah agraria dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Langkah tersebut adalah kebijakan “One Map Indonesia”, yaitu data yang tumpang tindih disatukan dan secara resmi memasukkan Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) ke dalam Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami akan menginisiasi ‘One Map Indonesia’, supaya tidak kementerian agraria punya data, kementerian kehutanan punya data, dan kementerian pertanian punya data. Kita akan satukan data peta ini," ujarnya, dalam pidato di acara perayaan Hari Tani Nasional 2025, Rabu (24/9/2025).

Adapun langkah tersebut dilakukan untuk mengakhiri kekacauan pada data yang ia nilai menjadi penghambat dalam redistribusi lahan dan penyelesaian konflik agraria.

Selain penataan data, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa negara kini menjadikan kesejahteraan petani sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

DPR, ujar Cucun, telah memasukkan NTP dan NTN sebagai indikator resmi dalam APBN.

“Pada hari ini, kami DPR sudah memasukkan indikator. Dulu dalam APBN itu, arsitekturnya tidak pernah memasukkan Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan,” jelasnya.

Menurut dia, semua ini dengan maksud agar negara dapat hadir, sejauh mana NTP dan NTN dikonversi dengan kesejahteraan para petani dan nelayannya, setelah dimasukkan kedalam indikator.

Selanjutnya, Cucun mengungkap data yang mengkhawatirkan, dimana NTP sektor tanaman pangan saat ini baru mencapai angka 103, jauh di bawah asumsi APBN yang menargetkan 123,57, dan di NTN yang baru mencapai angka 101.

Baca Juga: DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final

“Ini menunjukkan adanya ketimpangan,” tambahnya, di Aula Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

Di akhir pidatonya dalam acara peringatan Hari Tani Nasional 2025, bertajuk “Dari Penguasaan Menuju Kemakmuran: Wujudkan Pasal 33 untuk Rakyat”, ia kemudian menyerukan akan memperjuangkan agar Hari Tani Nasional, menjadi agenda resmi kenegaraan.

"Secara agenda kenegaraan, baru ada Hari Agraria. Dari Gedung Raden Saleh ini, kita akan perjuangkan agar ada Hari Tani Nasional secara resmi," seru Cucun, menutup pidatonya.

Reporter : Nur Saylil Inayah