-
Kaesang belum mengungkap identitas "Bapak J" sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
-
Sosok "Bapak J" disebut sebagai politisi sekaligus pengusaha, dan akan diumumkan setelah waketum baru.
-
Pelantikan pengurus baru PSI 2025–2030 diwarnai kehadiran tokoh-tokoh baru dan lama yang menempati posisi strategis.
Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum mau mengungkap sosok "Bapak J" yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Kaesang menyebut figur tersebut punya latar belakang ganda, yakni sebagai politikus dan juga pengusaha.
Keterangan itu disampaikan Kaesang usai pelantikan pengurus DPP PSI periode 2025-2030 di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Namun, ia belum mau mengumumkan nama asli dari sosok yang dimaksud.
"Nanti, tunggu, nanti, sabar," kata Kaesang sembari tersenyum kepada awak media.
Meski demikian, ketika dicecar soal latar belakangnya, Kaesang mengungkapkan bahwa "Bapak J" bukan sosok sembarangan. "Politisi dan pengusaha," tuturnya singkat.
Kaesang menambahkan, pengumuman resmi terkait "Bapak J" akan dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, ia menekankan bahwa PSI lebih dulu akan meresmikan satu nama tambahan untuk posisi wakil ketua umum sebelum mengumumkan ketua dewan pembina tersebut.
"InsyaAllah secepatnya, secepatnya. Tapi ini mungkin waketum duluan, waketum dulu tambah satu lagi, baru nanti giliran Dewan Pembina [Bapak J]," ucap Kaesang.
Adapun pelantikan pengurus DPP PSI periode 2025-2030 pada Jumat sore itu turut dihadiri jajaran petinggi partai.
Baca Juga: Ahmad Ali dan Bestari Barus Tinggalkan Nasdem, Begini Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI
Nama-nama baru diperkenalkan secara resmi setelah dibacakan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.
Dari susunan kepengurusan terbaru, beberapa tokoh mencuri perhatian publik.
Misalnya Ahmad Ali, eks kader Nasdem, yang kini menjabat Ketua Harian PSI.
Ada pula Bestari Barus yang menempati posisi Ketua Bidang Politik.
Selain itu, posisi strategis lain juga diisi sejumlah figur lama PSI seperti Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka yang menjabat wakil ketua umum, serta Grace Natalie yang didapuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina.
Berikut susunan lengkap pengurus DPP PSI 2025-2030:
Berita Terkait
-
Bukan Saya, Anggota PSI Klarifikasi Usai Wajahnya Mirip Driver Ojol yang Dipanggil Wapres Gibran
-
Bukan Kader PSI, Inilah Driver Ojol Asli yang Bertemu Gibran di Istana Wapres
-
Berapa Kekayaan Erina Gudono? Mendadak Ikut Gerakan Brave Pink Hero Green di Medsos
-
CEK FAKTA: Benarkah Kader PSI Jadi Ojol Bertemu Wapres Gibran?
-
Jokowi-Prabowo Diadu Domba? Raja Juli Antoni Ungkap Fakta Mengejutkan
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana