- Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui risiko dalam program Makan Bergizi Gratis, mulai dari lemahnya regulasi hingga potensi manipulasi pengadaan.
- Pemerintah menyiapkan sistem pengawasan melalui virtual account serta tambahan Rp28 triliun untuk mendukung target pembangunan.
- Tahun ini ditargetkan pembangunan 25.400 dapur dan 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mempercepat penyerapan anggaran.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui adanya sejumlah persoalan yang kerap disorot publik, mulai dari lemahnya regulasi, potensi konflik kepentingan, hingga risiko manipulasi pengadaan.
“Pertama adalah ketiadaan regulasi pelaksana. Kemudian konflik kepentingan kronis. Ketiga, pengadaan barang dan jasa rawan manipulasi. Keempat, lemahnya pengawasan. Kelima, meningkatnya risiko kerugian keuangan negara,” ujar Dadan dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (2/10/2025).
Meski begitu, Dadan menegaskan pemerintah sudah menyiapkan sistem pengendalian melalui mekanisme virtual account. Setiap pencairan anggaran harus diverifikasi oleh dua pihak, sehingga dana tidak bisa dicairkan jika salah satunya tidak menyetujui. Ia juga menyebut sekitar 75 persen anggaran tidak langsung masuk rekening BGN, melainkan ditampung sementara untuk memastikan transparansi.
Lebih jauh, Dadan menyampaikan ambisi besar pemerintah dalam merealisasikan MBG. Tahun ini, ditargetkan pembangunan 25.400 dapur di berbagai wilayah, dengan penyesuaian jumlah sesuai kondisi daerah, khususnya di wilayah terpencil.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun untuk mendukung target tersebut. Dukungan penuh Presiden dan Menteri Keuangan, menurutnya, menjadi modal penting agar program berjalan sesuai rencana.
Selain pembangunan dapur, Dadan juga menyinggung pembentukan 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia optimistis, jika target itu tercapai, penyerapan anggaran bisa berlangsung cepat.
“Kalau 10.000 SPPG sudah berdiri, otomatis Rp5 triliun dalam waktu 5 hari bisa terserap,” katanya.
Dengan target ambisius dan skema pengawasan ketat, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu meningkatkan gizi anak bangsa tanpa menimbulkan beban kerugian negara.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Baca Juga: Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021