- Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui risiko dalam program Makan Bergizi Gratis, mulai dari lemahnya regulasi hingga potensi manipulasi pengadaan.
- Pemerintah menyiapkan sistem pengawasan melalui virtual account serta tambahan Rp28 triliun untuk mendukung target pembangunan.
- Tahun ini ditargetkan pembangunan 25.400 dapur dan 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mempercepat penyerapan anggaran.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui adanya sejumlah persoalan yang kerap disorot publik, mulai dari lemahnya regulasi, potensi konflik kepentingan, hingga risiko manipulasi pengadaan.
“Pertama adalah ketiadaan regulasi pelaksana. Kemudian konflik kepentingan kronis. Ketiga, pengadaan barang dan jasa rawan manipulasi. Keempat, lemahnya pengawasan. Kelima, meningkatnya risiko kerugian keuangan negara,” ujar Dadan dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (2/10/2025).
Meski begitu, Dadan menegaskan pemerintah sudah menyiapkan sistem pengendalian melalui mekanisme virtual account. Setiap pencairan anggaran harus diverifikasi oleh dua pihak, sehingga dana tidak bisa dicairkan jika salah satunya tidak menyetujui. Ia juga menyebut sekitar 75 persen anggaran tidak langsung masuk rekening BGN, melainkan ditampung sementara untuk memastikan transparansi.
Lebih jauh, Dadan menyampaikan ambisi besar pemerintah dalam merealisasikan MBG. Tahun ini, ditargetkan pembangunan 25.400 dapur di berbagai wilayah, dengan penyesuaian jumlah sesuai kondisi daerah, khususnya di wilayah terpencil.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun untuk mendukung target tersebut. Dukungan penuh Presiden dan Menteri Keuangan, menurutnya, menjadi modal penting agar program berjalan sesuai rencana.
Selain pembangunan dapur, Dadan juga menyinggung pembentukan 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia optimistis, jika target itu tercapai, penyerapan anggaran bisa berlangsung cepat.
“Kalau 10.000 SPPG sudah berdiri, otomatis Rp5 triliun dalam waktu 5 hari bisa terserap,” katanya.
Dengan target ambisius dan skema pengawasan ketat, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu meningkatkan gizi anak bangsa tanpa menimbulkan beban kerugian negara.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Baca Juga: Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook