Soal Udang Kena Radiasi Disebut Masih Layak Dimakan, DPR 'Sentil' Zulhas: Siapa yang Bodoh?

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, turut menyoroti apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas sebelumnya menyebut udang terkontaminasi Cs-137 tetap aman dikonsumsi selama kadarnya rendah.

Menurut Firman pernyataan itu justru menyesatkan dan berbahaya.

“Tubuh udang yang sudah terkena radiasi tetap berbahaya. Itu bisa membawa bakteri jahat, bisa memicu penyakit bagi manusia. Radiasi itu sifatnya merusak, sekecil apa pun tetap punya risiko,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, kontaminasi semacam ini berisiko besar bagi kesehatan manusia dan tidak bisa dianggap sepele.

“Kalau negara lain sudah menolak dan mengembalikan produk itu, artinya memang ada persoalan serius. Kok di Indonesia malah muncul klaim aman dikonsumsi? Saya ingin tanya, siapa yang sebenarnya bodoh kalau begitu,” katanya.

Firman pun mengaitkan kasus tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat diwarnai insiden keracunan akibat kontaminasi bakteri.

“Apa pun bentuk kontaminasinya baik bakteri, virus, maupun radiasi, risikonya sama, mengancam kesehatan manusia,” terangnya.

Ia pun mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah. Menurutnya, jika terjadi masalah kesehatan massal akibat kebijakan yang salah, Presiden Prabowo Subianto akan ikut menanggung beban politiknya.

Baca Juga: Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas

“Saya ingatkan, jangan main api. Ini berisiko besar. Kasihan presidennya nanti yang harus menanggung akibatnya,” pungkasnya.

Pernyataan Zulhas

Sebelumnya, Zulhas menyatakan udang yang ditolak AS sebenarnya masih aman dikonsumsi. Ia merujuk hasil uji Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menunjukkan kadar Cs-137 pada udang tersebut hanya 68 becquerel per kilogram, jauh di bawah ambang batas nasional 500 becquerel/kg dan standar AS yang mencapai 1.200 becquerel/kg.

Namun bagi Firman Soebagyo, standar bukan satu-satunya ukuran.

“Sekalipun rendah, tetap saja ini zat radioaktif. Kalau bangsa lain menolak, Indonesia jangan sampai kompromi. Kesehatan rakyat jauh lebih penting daripada sekadar alasan angka-angka,” tandasnya.