- Ketua Komisi VIII DPR RI soroti kelalaian pengawasan dan dorong pembenahan infrastruktur pesantren.
- Kelalaian ini tidak hanya berada di pihak pesantren, tetapi juga melibatkan pihak yang berwenang dalam pengawasan bangunan.
- Mereka juga menyoroti adanya pembiaran terhadap pembangunan di lingkungan pesantren.
Suara.com - Tragedi robohnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menelan 54 korban jiwa menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPR RI.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyoroti adanya kelalaian dalam pengawasan infrastruktur bangunan pesantren.
Ia mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi respons cepat dari Presiden RI.
"Pertama, kita tentu mengucapkan terima kasih luar biasa dari Presiden yang memerintahkan kabinetnya untuk segera mengurusi tentang infrastruktur, terutama bangunan-bangunan di Pesantren," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Namun, ia tidak ragu untuk mengidentifikasi adanya kelalaian dalam insiden tersebut.
"Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai," tegas Marwan.
Lebih lanjut, Marwan menekankan bahwa kelalaian ini tidak hanya berada di pihak pesantren, tetapi juga melibatkan pihak yang berwenang dalam pengawasan bangunan.
"Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak Pesantren, yang punya otoritas mengatakan iya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB," katanya.
Ia juga menyoroti adanya pembiaran terhadap pembangunan di lingkungan pesantren.
Baca Juga: Penampakan Mobil Mercy Ringsek di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Milik Siapa?
"Ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan Pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun Pesantren," ungkapnya.
Melihat tragedi ini sebagai pelajaran berharga, Marwan Dasopang mendukung langkah Presiden untuk mendekati pesantren-pesantren lain agar tidak mengalami kejadian serupa.
"Karena itu, ya kita menyebutkan ini musibah yang menjadi pelajaran buat kita semua, dan Presiden juga sudah menyampaikan untuk segera dilakukan pendekatan terhadap Pesantren, untuk Pesantren-Pesantren lain supaya tidak mengalami hal yang sama," jelasnya.
Komisi VIII DPR RI, selain menyatakan duka cita, juga sejalan dengan upaya pembenahan.
"Kami di Komisi VIII, selain prihatin dan mengucapkan duka, tentu sejalan dengan itu supaya Pesantren-pesantren lain ini segera dilakukan pembenahan. Kalau dalam penilaian dan kajian dari teknik sipil tidak memadai, segera dibenahin," pungkasnya.
Untuk diketahui, proses evakuasi korban tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Berita Terkait
-
Berapa Jumlah Terkini Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo? Ini Update Data Terbarunya
-
Detik-detik Tim SAR Tenangkan Ayah Korban Reruntuhan Musala Ponpes Al Khoziny
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 54 Jasad Ditemukan, Tim SAR Kejar Waktu Evakuasi 4 Korban Terjepit
-
Polisi Terima 55 Kantong Mayat Tragedi Ponpes Al Khoziny, 5 Kantong Berisi Potongan Tubuh!
-
Penampakan Mobil Mercy Ringsek di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Milik Siapa?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim