Diprotes Pengusaha, Pemprov DKI Sebut Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masih Dinamis

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) belum bersifat final dan masih terbuka terhadap berbagai masukan publik.

Pemprov hingga saat ini masih menampung aspirasi masyarakat, termasuk kalangan yang menolak maupun mendukung regulasi tersebut.

Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda KTR saat ini masih berlangsung di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI.

Karena itu, ia memastikan ruang partisipasi publik masih sangat terbuka sebelum aturan tersebut disahkan menjadi perda.

"Prinsipnya secara umum sampai sebelum Perda (Kawasan Tanpa Rokok) ini diundangkan dan ditetapkan oleh Pak Gubernur, segala kemungkinan terkait masukan materi substansi baik itu dari kalangan pro dan kontra terhadap Perda ini masih memungkinkan seperti itu," kata Afifi kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Afifi menyebut, proses penyusunan Raperda KTR masih melewati sejumlah tahapan penting, mulai dari pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, hingga tahap akhir di rapat paripurna DPRD DKI.

"Jadi prinsipnya segala masukan dari masyarakat, apa pun itu terkait UMKM, penjualan rokok, terkait masalah radius itu masih akan kita tampung," jelasnya.

Ia menegaskan, partisipasi masyarakat memang menjadi unsur penting dalam penyusunan regulasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi prinsipnya dalam Raperda ini masih dinamis, semua segala masukan masih bisa direspons sebagai bagian dari pansus. Segala masukan dari masyarakat akan kami tampung baik dari kalangan yang pro maupun yang kontra," ucap Afifi.

Baca Juga: Aksi Tolak Raperda KTR, Pekerja Hiburan Malam Demo di DPRD DKI

Menurutnya, Pemprov DKI tidak menutup pintu bagi kritik dan saran, terutama dari pelaku usaha yang khawatir keberadaan Raperda ini dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, seperti pengusaha hiburan dan pelaku UMKM yang menjual produk rokok.

Lebih lanjut, Afifi juga menepis anggapan bahwa Raperda Kawasan Tanpa Rokok nantinya akan melarang masyarakat merokok sepenuhnya. Ia menjelaskan, aturan ini hanya akan menetapkan area tertentu sebagai kawasan tanpa rokok sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

"Jadi memang penting membaca Raperda ini secara utuh. Yang kita larang itu di kawasan tanpa rokok. Jadi terkait larangan-larangan itu berlaku di kawasan tanpa rokok. Di luar kawasan tanpa rokok, larangan tidak berlaku, logikanya seperti itu," imbuhnya.

Sebelumnya, ratusan pengusaha hiburan dan karyawan tempat hiburan malam menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mereka menolak rencana larangan merokok di tempat hiburan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta.

Massa aksi membawa beragam spanduk dan banner bertuliskan, "Bukan Asap Rokok yang Bahaya, Tapi Pasal-pasal yang mengekang kebebasan", "Baru Sehat dari Pandemi malah Dibuat Sakit", dan "UU Rokok di Tempat Hiburan = Matinya Ruang Ekspresi Publik".

Dalam orasinya, Humas Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija), Puri menyampaikan keresahan pelaku industri hiburan malam. Ia menegaskan bahwa para pengusaha siap diatur, tetapi menolak aturan yang justru mematikan usaha dan lapangan kerja ribuan orang.

“Kami bukan antiaturan. Kami siap diatur, asal jangan dimatikan. Jangan sampai tempat hiburan dianggap musuh masyarakat, padahal kami pekerja yang juga bayar pajak,” ujar Puri.

Wakil Ketua Asphija, Gea, menambahkan, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang realistis dan berkeadilan. Ia menekankan, penerapan larangan total merokok di tempat hiburan, restoran, kafe, dan live music berpotensi menimbulkan efek domino terhadap industri hiburan.

“Kalau di luar negeri, tempat hiburan justru jadi basis terakhir penerapan kawasan tanpa rokok. Kita belum siap. Pajak hiburan naik 40 persen, royalti lagu belum tuntas, sekarang mau dilarang merokok. Ini bisa mematikan usaha,” ucap Gea.