- Azis secara penuh mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah.
- Ia mendesak agar seluruh proses rekomendasi dibuka secara digital dan dapat diaudit oleh masyarakat.
- Larangan itu disebut wujud konkret semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.
Ia mencontohkan urgensi normalisasi Sungai Bogowonto di Purworejo yang vital untuk irigasi ribuan hektare sawah.
Pendangkalan dan kerusakan parapet sungai mengancam aliran air dan potensi banjir. Azis mendorong percepatan normalisasi oleh BBWS Serayu-Opak.
Di Wonosobo, Azis menyoroti banyak saluran irigasi lama yang kering akibat sedimentasi dan keterbatasan anggaran.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama BBWS untuk merehabilitasi saluran-saluran tersebut, memanfaatkan Embung Dieng I dan II yang akan diserahkan pengelolaannya kepada DPUPR Wonosobo pada September 2025 sebagai suplesi air.
"Upaya seperti normalisasi Bogowonto dan reaktivasi irigasi lama di Wonosobo bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bentuk nyata menjaga nadi pertanian rakyat," ujarnya.
Menurutnya, ini adalah wujud konkret semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.
Untuk daerah-daerah pertanian di dapilnya (Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang), Azis akan mendorong pemerintah daerah untuk memetakan ulang desa-desa dengan sawah beririgasi teknis, menetapkannya dalam LP2B daerah, dan mengawasi agar tidak ada revisi tata ruang yang menggerus sawah produktif.
Terakhir, Azis menekankan pentingnya insentif nyata bagi petani yang mempertahankan sawahnya, seperti pengurangan PBB, prioritas KUR pertanian, bantuan alsintan, dan jaminan harga gabah yang stabil.
"Tanpa dukungan ekonomi, upaya mempertahankan sawah hanya akan membebani petani kecil. Kedaulatan pangan tidak mungkin dicapai tanpa keadilan bagi petani," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Alasan Tingkat Kepuasan Publik Tinggi Atas Kinerja Satu Tahun Wapres Gibran
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Beri Peringatan Keras: Menteri 'Nakal' Tiga Kali, Akan Di-Reshuffle
-
Prabowo Puji Kinerja Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 70 Triliun: Dia Patriot
-
Prabowo Subianto Sentil Oknum yang Kerap Besar-besarkan Kasus Keracunan MBG
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Ini Alasan Tingkat Kepuasan Publik Tinggi Atas Kinerja Satu Tahun Wapres Gibran
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
Terkini
-
Pakar UGM Usul 3 Reformasi MBG: Fokus ke Siswa Miskin hingga Benahi Menu
-
Usai Dadan Terasangka, Prabowo Ultimatum Mitra Makan Bergizi Gratis: Yang Brengsek Segera Tobat!
-
Rudal Iran Hantam Bandara Kuwait, Teheran Klaim Eror Sistem Patriot AS
-
Kejati Jakarta Tetapkan Ko Xiong Tersangka Korupsi Kredit Rp600 Miliar di KoinWorks
-
Bom Waktu di Bawah Aspal Jakarta: Mengapa Jalan Amblas Bisa Terjadi Lagi?
-
Limbah Filter Rokok Picu Polusi Mikroplastik Global, Lebih Berbahaya?
-
Kasus Pengurusan Izin Tinggal WNA, KPK Ungkap Alur Perintah dan Aliran Uang ke Silmy Karim
-
Sony Sanjaya Ucapkan Selamat ke Kepala BGN Baru, Singgung Hadiah Indah Usai Jadi Tersangka Korupsi
-
Fantastis! KPK Ungkap Nilai Pemerasan Wamen Silmy Karim Tembus Ratusan Miliar
-
Dadan Cs Tersangka, Komisi IX DPR Tak Pernah Dapat Laporan Soal Pengadaan Barang di BGN