News / Nasional
Minggu, 19 Oktober 2025 | 10:47 WIB
Ilustrasi lahan sawah. [Foto dok. ist]
Baca 10 detik
  • Azis secara penuh mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah.
  • Ia mendesak agar seluruh proses rekomendasi dibuka secara digital dan dapat diaudit oleh masyarakat.
  • Larangan itu disebut wujud konkret semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.

Ia mencontohkan urgensi normalisasi Sungai Bogowonto di Purworejo yang vital untuk irigasi ribuan hektare sawah.

Pendangkalan dan kerusakan parapet sungai mengancam aliran air dan potensi banjir. Azis mendorong percepatan normalisasi oleh BBWS Serayu-Opak.

Di Wonosobo, Azis menyoroti banyak saluran irigasi lama yang kering akibat sedimentasi dan keterbatasan anggaran.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama BBWS untuk merehabilitasi saluran-saluran tersebut, memanfaatkan Embung Dieng I dan II yang akan diserahkan pengelolaannya kepada DPUPR Wonosobo pada September 2025 sebagai suplesi air.

"Upaya seperti normalisasi Bogowonto dan reaktivasi irigasi lama di Wonosobo bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bentuk nyata menjaga nadi pertanian rakyat," ujarnya.

Menurutnya, ini adalah wujud konkret semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.

Untuk daerah-daerah pertanian di dapilnya (Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang), Azis akan mendorong pemerintah daerah untuk memetakan ulang desa-desa dengan sawah beririgasi teknis, menetapkannya dalam LP2B daerah, dan mengawasi agar tidak ada revisi tata ruang yang menggerus sawah produktif.

Terakhir, Azis menekankan pentingnya insentif nyata bagi petani yang mempertahankan sawahnya, seperti pengurangan PBB, prioritas KUR pertanian, bantuan alsintan, dan jaminan harga gabah yang stabil.

"Tanpa dukungan ekonomi, upaya mempertahankan sawah hanya akan membebani petani kecil. Kedaulatan pangan tidak mungkin dicapai tanpa keadilan bagi petani," pungkasnya.

Baca Juga: Ini Alasan Tingkat Kepuasan Publik Tinggi Atas Kinerja Satu Tahun Wapres Gibran

Load More