- Muhammad Ainul Yakin Simatupang, yang juga Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan Komisaris TransJakarta, menjadi sorotan publik setelah mengancam akan "menggorok" karyawan Trans7.
- TransJakarta memastikan pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi.
- Internal BUMD akan melakukan klarifikasi terkait etika dan Good Corporate Governance (GCG).
TransJakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai etika dan kebhinnekaan sebagai BUMD Pemprov DKI Jakarta.
3. Dewan Komisaris TransJakarta Lakukan Klarifikasi Internal
Terkait pernyataan yang menimbulkan kontroversi ini, Untung Budiharto menyampaikan bahwa Dewan Komisaris bersama Direksi akan segera melakukan klarifikasi internal. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh jajaran manajemen mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menjaga marwah kelembagaan.
Meskipun demikian, Untung tidak memberikan keterangan apa pun terkait kemungkinan pencopotan jabatan Ainul Yakin sebagai Komisaris TransJakarta akibat ucapan kontroversial tersebut.
4. Latar Belakang Pendidikan dan Politik Ainul Yakin
Muhammad Ainul Yakin adalah tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang keagamaan. Ia meraih gelar doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2024.
Selain aktif di GP Ansor, ia juga tercatat sedang menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2024–2029.
Pada tahun 2024, Yakin sempat menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI yang diusung oleh Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI 2.
5. Jabatan Komisaris TransJakarta Baru Diangkat Agustus 2025
Baca Juga: Demo di Patung Kuda, Koridor 2 dan 5 Rute Transjakarta Lainnya Dialihkan
Ainul Yakin Simatupang diangkat sebagai salah satu Komisaris PT TransJakarta oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada awal Agustus 2025.
Ia bergabung dengan komisaris lain, yaitu Johan Budi Sapto Prabowo dan Zudan Arif Fakrulloh, menggantikan pejabat sebelumnya.
Pengangkatan ini disambut baik oleh organisasi Ansor Jakarta, yang menyampaikan dukungan melalui media sosial.
6. Dituntut Mundur dari PBNU
Akibat orasi yang kontroversial ini, tokoh NU, Ahmad Sahal mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memecat Muhammad Ainul Yakin sebagai kader GP Ansor dan NU.
Selain itu, Ainul Yakin didesak oleh berbagai pihak untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak pantas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Kades Salah Administrasi Tak Bisa Jadi Tersangka? Simak Aturan Baru dari Jaksa Agung Burhanuddin
-
Hashim Sebut Program MBG Banyak Diserang Fitnah dan Hoaks dari Kelompok Tertentu
-
Ternyata Ide Makan Bergizi Gratis Sudah Dirancang Prabowo Sejak 2006, Jauh Sebelum Ada Gerindra
-
Penikaman Kader Golkar Nus Kei di Maluku Tenggara Picu Kekhawatiran Stabilitas Daerah
-
Terima Kunjungan Mentan di Gudang Bulog Jatim, Dirut Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Kebakaran Hebat Hanguskan 1.000 Rumah di Kampung Bahagia Malaysia dalam Sekejap
-
Pramono Anung Ungkap Cara Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Kunci di Pendidikan
-
Pasukan Perdamaian Prancis Gugur, RI Tegas: Serangan ke UNIFIL Tak Bisa Diterima
-
Skorsing 19 Hari, Siswa yang Acungkan Jari Tengah ke Guru Terancam Tidak Naik Kelas
-
Gudang Bulog Penuh, Presiden Sebut Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat