- KPK memanggil Budi Hermawan, tukang cukur langganan mendiang Lukas Enembe
- Kasus ini diduga telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai angka fantastis Rp1,2 triliun
- Status hukum Lukas Enembe sebagai tersangka telah gugur karena meninggal dunia
Suara.com - Babak baru dalam pengusutan megakorupsi di Papua kembali bergulir dengan langkah tak terduga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik memanggil Budi Hermawan (BH), seorang wiraswasta yang dikenal sebagai tukang cukur rambut langganan mendiang mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Pemanggilan ini sontak memicu spekulasi mengenai sejauh mana aliran dana haram dalam kasus dugaan suap dana penunjang operasional Papua menyebar. Budi Hermawan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 triliun.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama BH selaku wiraswasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).
Langkah KPK tidak berhenti di situ. Selain tukang cukur pribadi Enembe, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang karyawan swasta berinisial DCL sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Keduanya diharapkan dapat memberikan keterangan yang membuka tabir korupsi yang terjadi selama periode 2020–2022.
Kasus ini berpusat pada dugaan suap terkait dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka utama dalam perkara ini, yaitu mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi, dan Lukas Enembe sendiri.
Namun, proses hukum terhadap Lukas Enembe terhenti secara otomatis. Status tersangkanya dinyatakan gugur setelah ia meninggal dunia pada 26 Desember 2023 lalu, menyisakan Dius Enumbi sebagai tersangka yang kasusnya terus berjalan.
Baca Juga: Janji Bongkar Tiang Monorel Mangkrak Tahun Depan, Pramono Colek KPK, Mengapa?
Berita Terkait
-
Janji Bongkar Tiang Monorel Mangkrak Tahun Depan, Pramono Colek KPK, Mengapa?
-
Begini Cara 'Mafia Tanah' Mainkan Proyek Tol Sumatera Hingga Negara Rugi Lebih dari Rp205 Miliar
-
KPK Pamerkan Kasus Noel dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
KPK Bidik Rekan Hergun, Diduga Ikut Kecipratan Duit Panas Korupsi CSR BI-OJK, Siapa Dia?
-
Mahfud MD Heran Disuruh KPK Lapor Dugaan Korupsi Whoosh: Aneh, Panggil Saja Saya
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan
-
Arogansi Opang Stasiun Duri: Viral Pukuli Ojol, 2 Pelaku Diciduk Meski Korban Hilang
-
Tri Tito Lantik Anggieta Bestari Tabo sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Papua Pegunungan
-
Bikin Korban Malu, Pria Ini Ditangkap Usai Jual Tiket BLACKPINK Palsu Seharga Rp5 Juta
-
Berkas Korupsi RSUD Rampung, Bupati Koltim Abdul Azis Cs Segera Diadili
-
Kisruh PBNU, Kader Muda Serukan Patuhi AD/ART dan Hormati Ikhtiar Islah Kiai Sepuh
-
Akhir Perjuangan Ibu Ronald Tannur, Dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu Buntut Suap Hakim
-
Prananda Prabowo di Bali, Buka Liga Kampung Soekarno Cup II dengan Doa untuk Korban Bencana
-
Di Balik Senyum di Posko Pengungsian, Perempuan Sumatra Menanggung Beban Sunyi yang Berat
-
Kendala Teknis di Kemenhaj, Pelunasan Biaya Haji Khusus 2026 Tersendat