- Mahfud MD mengkritik permintaan KPK agar dirinya melaporkan dugaan korupsi Whoosh
- Dugaan korupsi yang diungkap Mahfud adalah mark up biaya proyek Whoosh yang membengkak hampir tiga kali lipat
- Mahfud menegaskan dirinya bukan sumber utama informasi dan menyarankan KPK untuk memanggil pihak NusantaraTV serta para narasumbernya
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terbuka menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Mahfud mengaku bingung dan heran atas permintaan lembaga antirasuah yang justru memintanya membuat laporan resmi.
Kritik tajam ini dilontarkan Mahfud setelah ia mengungkap adanya potensi penggelembungan anggaran atau mark up fantastis dalam proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) seperti KPK seharusnya bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu laporan formal.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X @mohmahfudmd pada Sabtu (18/10).
Mahfud menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan korupsi ini sudah menjadi konsumsi publik, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk pasif. Ia bahkan menyebut bahwa sumber awal informasi tersebut bukanlah dirinya, melainkan tayangan diskusi di sebuah stasiun televisi yang menghadirkan para ahli.
"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast terus terang yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik 'Prime Dialog' edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan," jelas Mahfud.
Sebelumnya, dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan data mengejutkan mengenai perbedaan biaya pembangunan Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," sambungnya.
Alih-alih menunggu laporan, Mahfud justru menyarankan KPK untuk memanggil dirinya guna menunjukkan sumber informasi awal tersebut.
Baca Juga: KPK Terbuka Analisis Data Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh dari Mahfud MD
"Jadi, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut," tutur Mahfud.
"Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," tambahnya.
Di sisi lain, KPK tetap bersikukuh mendorong Mahfud untuk membuat laporan resmi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendalami data yang dimiliki Mahfud.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10) sebagaimana dilansir Antara.
Berita Terkait
-
Dugaan Korupsi Jual Beli Lahan Proyek Tol Trans Sumatera: Dirut BUMN Jadi Tersangka
-
Kasus Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Legalitas Lahan Kini Diusut KPK
-
Jual-Beli Jabatan di Bekasi Disorot Menkeu Purbaya
-
Soal Utang Kereta Cepat, AHY: 'Move On' Bicarakan Pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
-
KPK Selidiki Dugaan Aliran Uang dan Mobil Mewah dari Heri Gunawan ke Fitri Assiddikk
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Istri Nadiem Makarim Sambangi DPR RI, Minta Audensi Terkait Kasus Chromebook
-
Jutaan Laporan Masuk, KAI Temukan Puluhan Kasus Pelecehan Seksual
-
Refly Harun Sebut Kabar Berkas Roy Suryo P21 Cuma Karangan: Jaksa Belum Terima Apa Pun!
-
Ketegangan Amerika SerikatIran Memanas, Ancaman Militer Menguat Jelang Akhir Gencatan Senjata
-
Pakar: Pakta Pertahanan Indonesia dan AS Bikin China Berpotensi Tercekik, Kenapa?
-
Setahun Aksi Gruduk Rumah Jokowi, Rustam Klaim Dukungan Publik Menguat
-
Terkuak! Ini Tampang 4 Anggota BAIS Penyerang Andrie Yunus: 3 Perwira dan 1 Bintara
-
Kritik Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok Ilegal, Pakar Sebut Tak Efektif Tekan Konsumsi
-
Lawan Pelecehan Seksual di Kereta Api, KAI: Fokus Tindak Pelakunya, Bukan Salahkan Korban
-
DPR Tegaskan Kedaulatan Udara RI Mutlak, Militer AS Tak Bisa Asal Melintas