-
Rocky Gerung mengkritik keras Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menilai gaya populernya tidak diimbangi substansi kebijakan.
-
Kebijakan ekonomi Purbaya, seperti target pertumbuhan tinggi dan dana Rp100 triliun ke bank BUMN, dianggap tidak realistis dan berisiko.
-
Rocky menilai Purbaya lebih mengejar sensasi dan pujian publik daripada validasi teknokratik, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan kebijakan
Suara.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kini menjadi sorotan utama publik, dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas dan berani.
Namun, di balik popularitasnya yang meroket, muncul pertanyaan besar tentang substansi kebijakan dan motivasinya.
Analis Rocky Gerung dengan tegas melabeli Purbaya sebagai sosok yang "pura-pura banyak gaya."
Ia mengkritik Purbaya yang berupaya terlalu cepat mencapai puncak popularitas.
Bahkan, Rocky Gerung memperingatkan bahwa langkah ini akan membawanya pada penurunan kualitas yang semakin berkurang.
"Dia berupaya untuk langsung tiba di puncak tanpa aklimatisasi itu,” ucapnya pada kanal YouTube Deddy Sitorus Official, dikutip Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, langkah ini juga akan membawanya pada hukum the law of diminishing return penambahan yang semakin berkurang kualitas semakin turun.
Berbagai kebijakan dan pernyataan Purbaya kini menjadi target kritik mendalam.
Misalnya, target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang diusungnya.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Siap Jadi 'Bankir' Pemda dan BUMN Jika Kekurangan Duit
Rocky Gerung menyebut, target ini sebagai impian yang berlebihan dan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu berpendidikan tinggi untuk tahu bahwa ini adalah kebohongan.
"Orang enggak perlu kuliah tinggi-tinggi pasti percaya ini bohong," ujarnya.
Selain itu, kucuran dana Rp 100 triliun ke bank BUMN juga dinilai aneh.
Menurutnya, bank-bank di Indonesia tidak kekurangan likuiditas atau uang.
"Bank kita tidak kekurangan likuiditas, tidak kekurangan uang," tegasnya.
Justru, langkah ini dikhawatirkan akan membebani bank dengan bunga tanpa penyerapan kredit yang signifikan.
Berita Terkait
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Ada Demo Ribut-ribut di Agustus, Menkeu Purbaya Pesimistis Kondisi Ekonomi Kuartal III
-
Purbaya Akui Pertumbuhan Ekonomi Q3 2025 Lambat, Tapi Warga Mulai Percaya Prabowo
-
Wamen Investasi Bujuk Menkeu Purbaya Relaksasi Pajak Sektor Pertambangan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran