- RDF Rorotan yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan sampah, kini justru dituding menjadi biang kerok masalah lingkungan dan kesehatan.
- Warga menyaksikan sendiri proses tersebut tidak sesuai SOP.
- Warga kini berharap Pemprov DKI Jakarta segera bertindak tegas, bukan hanya memperbaiki SOP.
Suara.com - Keresahan menyelimuti warga di sekitar Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara.
RDF Rorotan yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan sampah, kini justru dituding menjadi biang kerok masalah lingkungan dan kesehatan.
Warga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan operasinya, menuntut kualitas hidup yang layak.
“Kami mendesak agar RDF Plant Rorotan ditutup atau berhenti beroperasi demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidup warga,” tegas Koordinator Forum Warga yang juga Ketua RT 18 Cakung Timur (Shinano, Mahakam & Savoy JGC), Wahyu Andre Maryono, di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Wahyu mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran Standar Operasi Prosedur (SOP) dan janji-janji yang telah disepakati sebelumnya.
Kondisi ini telah berlangsung dan berdampak negatif pada warga sekitar.
Salah satu keluhan utama adalah bau menyengat yang tak tertahankan.
“Aktivitas bongkar muat dan penyimpanan sampah di gudang atau pabrik RDF masih menimbulkan bau menyengat yang sangat mengganggu,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan bahwa warga menyaksikan sendiri proses tersebut tidak sesuai SOP, di mana pintu gudang dibiarkan terbuka lebar.
Baca Juga: Bau Sampah RDF Rorotan Belum Hilang, Gubernur DKI Janji Beres Sebelum 22 Agustus: Mungkinkah?
“Bau busuk dari sampah menyebar luas ke seluruh area sekitar RDF Plant Rorotan dan merusak kualitas udara serta kenyamanan hidup warga,” kata dia.
Tidak hanya masalah bau, warga juga menyoroti pelanggaran janji terkait armada pengangkut sampah. Janji penggunaan mobil kompaktor tertutup rapat untuk mencegah sampah tercecer dan tumpahan air lindi (leachate) di jalanan, rupanya hanya isapan jempol belaka.
“Tidak semua pengangkutan sampah menuju pabrik RDF Rorotan menggunakan mobil kompaktor tertutup sesuai dengan janji yang telah disampaikan oleh pihak pengelola RDF,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan banyak truk masih menggunakan kompaktor model lama dengan pintu belakang yang tidak tertutup rapat.
“Kondisi ini menyebabkan sampah di dalamnya berceceran dan yang lebih memprihatinkan, air lindi (leachate) tumpah di sepanjang jalan irigasi BKT yang lokasinya sangat berdekatan dengan perumahan warga. Ini berpotensi besar mencemari lingkungan dan menimbulkan sumber penyakit,” pungkasnya.
Warga kini berharap Pemprov DKI Jakarta segera bertindak tegas, bukan hanya memperbaiki SOP, tetapi jika perlu, menutup total operasional RDF Plant Rorotan demi menjaga kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Bau Busuk Ungkap ke Temuan Mengerikan di Bekasi: Kerangka Bayi Terkubur Berselimut Sweater!
-
DLH DKI Sudah Uji Coba Lagi RDF Rorotan, Target Operasi Resmi Awal November
-
Sudah Gandeng Ahli ITB, Pemprov DKI Yakin Bau Sampah RDF Rorotan Sudah Teratasi
-
Bau Sampah RDF Rorotan Belum Hilang, Gubernur DKI Janji Beres Sebelum 22 Agustus: Mungkinkah?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja