Pabrik Michelin 'Digeruduk' Pimpinan DPR Buntut Isu PHK Massal, Dasco: Hentikan Dulu

Suara.com - Suasana tegang menyelimuti pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban merek Michelin di Cikarang, saat rombongan pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (3/11/2024).

Kedatangan ini merupakan respons cepat atas laporan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang meresahkan para pekerja.

Rombongan yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, datang untuk menengahi konflik yang berpotensi merugikan ratusan nasib buruh.

Dasco menegaskan, kunjungan ini bertujuan untuk membuka jalur komunikasi yang tersumbat antara pekerja dan perusahaan.

"Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan," kata Dasco.

Kedatangan para wakil rakyat ini disambut oleh demonstrasi ratusan buruh yang telah memadati area pabrik.

Massa aksi yang menyuarakan penolakan PHK kemudian memberikan jalan bagi rombongan DPR untuk masuk dan berdialog langsung dengan manajemen.

Setelah berhasil masuk, Dasco bersama jajaran DPR dan perwakilan serikat buruh langsung menggelar pertemuan singkat namun alot dengan perwakilan perusahaan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menit itu diterima oleh Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

Baca Juga: 6.000 Karyawan Kena PHK, CEO Microsoft Lebih Berminat Gunakan AI

Dasco menyayangkan ketidakhadiran jajaran direksi yang memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan.

"Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi," jelasnya.

Dari pertemuan tersebut, Dasco secara tegas meminta pihak perusahaan untuk menghentikan sementara seluruh proses yang berkaitan dengan PHK.

Ia mensinyalir adanya potensi pelanggaran dalam rencana PHK massal ini dan menekankan perlunya peninjauan ulang.

Isu PHK ini mencuat setelah adanya dugaan penurunan permintaan global terhadap produk ban Michelin.

Namun, hal ini dinilai tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan PHK sepihak.