KAI Siap Suplai Data dan Beri Kesaksian ke KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Suara.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menegaskan KAI menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah melakukan penyelidikan dugaan mark-up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Bobby memastikan pihaknya taat terhadap proses hukum yang tengah dilakukan komisi antirasuah.

"Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-China sangat patuh dan taat kepada hukum," kata Bobby di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).

Bobby menegaskan siap menyajikan data-data maupun kesaksian terkait penyelidikan dugaan mark-up Whoosh, demi mendukung langkah KPK.

"Dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK," kata Bobby.

Setelah menaikkan status kasus dugaan mark-up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ke tahap penyelidikan, KPK memastikan memanggil semua pihak yang diduga memiliki informasi krusial dalam proyek strategis nasional ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengisyaratkan bahwa penyelidik tidak akan ragu meminta keterangan dari entitas bisnis terkait, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), guna membangun konstruksi perkara yang utuh.

"Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa proses pemanggilan saksi akan berjalan secara tertutup dan tidak akan dipublikasikan ke media.

Baca Juga: Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian

Langkah ini diambil sesuai prosedur standar di tahap penyelidikan, di mana kerahasiaan menjadi prioritas utama sebelum kasus dinyatakan naik ke penyidikan.

"Terkait dengan pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut,” ujar Budi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah lebih dulu membenarkan bahwa kasus ini sudah tidak lagi di tahap telaah.

"Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Konteks ini menjadi penting karena KPK mengklaim telah memulai proses penyelidikan jauh sebelum isu ini menjadi perbincangan publik.

"Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun," ungkap Budi.

Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa langkah KPK tidak dipicu oleh video yang diunggah mantan Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan merupakan inisiatif internal yang telah berjalan selama berbulan-bulan.