- Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan operasional Kereta Cepat Whoosh dan meminta semua pihak tidak khawatir
- Whoosh diposisikan sebagai Public Service Obligation (PSO), di mana manfaat untuk rakyat lebih diutamakan daripada keuntungan finansial
- Presiden berkomitmen memberantas korupsi dan kebocoran anggaran untuk memastikan dana negara dapat digunakan untuk menyubsidi layanan publik seperti kereta api
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara menanggapi polemik Kereta Cepat Whoosh yang ramai diperbincangkan publik. Dengan tegas, ia menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas keberlangsungan proyek strategis nasional tersebut, sekaligus meminta masyarakat untuk tidak khawatir.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat. Di hadapan awak media, ia memastikan bahwa isu-isu yang beredar terkait beban utang dan masalah serius pada proyek Whoosh telah ia pelajari dan tidak perlu dirisaukan.
"Nggak usah khawatir, ribut-ribut whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti whoosh semuanya," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek-proyek vital seperti Whoosh. Ia juga memberikan jaminan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar tidak cemas, karena pemerintah akan berada di garda terdepan dalam pengelolaan transportasi publik.
“Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Prabowo meluruskan pandangan bahwa transportasi publik seperti Whoosh harus dinilai dari untung rugi semata.
Menurutnya, fokus utama dari layanan ini adalah manfaat sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebuah konsep yang dikenal sebagai Public Service Obligation (PSO).
“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” jelasnya.
Sebagai bukti kehadiran negara, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah menyalurkan subsidi yang signifikan untuk layanan kereta api. Hal ini dilakukan agar tarif transportasi tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Gebrakan Ambisius Prabowo: Whoosh Tembus Banyuwangi, Pasang Badan Soal Utang
“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya.
Untuk memastikan keberlangsungan layanan publik ini, Prabowo berkomitmen untuk menjaga keuangan negara dari praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa uang rakyat yang berasal dari pajak dan kekayaan negara harus kembali sepenuhnya untuk melayani rakyat, bukan hilang akibat kebocoran.
“Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden.
Prabowo juga meminta agar isu Whoosh tidak ditarik ke ranah politik oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan keresahan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terpancing oleh narasi yang dapat menimbulkan kecemasan.
“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Puan Maharani: Negara Harus Permudah Urusan Rakyat, Bukan Persulit!
-
Gebrakan Ambisius Prabowo: Whoosh Tembus Banyuwangi, Pasang Badan Soal Utang
-
Prabowo Akhirnya Bicara Soal Polemik Whoosh: Saya Tanggung Jawab Semuanya!
-
Tiba di Stasiun Manggarai, Prabowo Jajal KRL Baru dari China dan Tinjau Kereta Khusus Petani
-
Heboh Projo Gabung ke Gerindra, Hensa Curiga Settingan Jokowi Langgengkan 2 Periode Prabowo-Gibran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan