-
JATAM: Warga pro dan kontra tambang di Halmahera sama-sama menjadi korban.
-
Perpecahan warga adalah strategi sistematis dari korporasi dan oknum birokrasi.
-
Kerusakan di satu titik akan berdampak pada seluruh ekosistem Halmahera.
Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menegaskan bahwa konflik tambang di Halmahera Timur tidak boleh dipandang sebatas perseteruan antara warga pro dan kontra. Menurutnya, kedua kelompok masyarakat tersebut pada dasarnya adalah korban dari sistem ekonomi ekstraktif yang merusak ruang hidup mereka.
“Dalam perspektif kami di JATAM, baik warga yang pro maupun yang kontra, semua adalah bagian dari korban yang sama,” ujar Melky dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Melky menjelaskan, masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan seperti PT Position dan PT WKM sangat bergantung pada sumber daya alam. Kehadiran industri tambang justru mengancam alat produksi utama mereka, yaitu tanah, hutan, dan air.
“Mayoritas warga di sana mata pencahariannya sangat bergantung pada tanah, hutan, dan air, bukan pada tambang yang tidak menjanjikan kesejahteraan di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Melky menuding bahwa perpecahan di tengah masyarakat bukanlah konflik alami, melainkan hasil dari strategi sistematis yang dijalankan oleh korporasi bersama oknum birokrasi lokal dan politisi. Pola 'adu domba' ini, menurutnya, sengaja diciptakan untuk melemahkan perlawanan warga.
“Jejaring operasi yang didesain secara sistematis oleh korporasi, yang bersekongkol dengan birokrasi lokal, inilah yang menyulitkan warga Maba Sangaji dan sekitarnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk memperkuat solidaritas internal, termasuk melalui lembaga adat, agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan perusahaan.
Melky juga mengingatkan bahwa persoalan di Maba Sangaji tidak dapat dilihat secara terpisah. Menurutnya, Halmahera merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, sehingga kerusakan di satu titik akan berdampak luas.
“Membaca Halmahera tidak bisa secara parsial. Satu bagian dirusak, ia akan berdampak pada bagian-bagian yang lain,” jelasnya.
Baca Juga: JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera
“Persoalan Maba Sangaji bukan hanya persoalan mereka sendiri, tapi adalah persoalan seluruh Maluku Utara,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Target 150 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Disorot, Dinilai Abaikan Akar Ketimpangan
-
PT KIMA Siap Eksekusi Lahan Sengketa Usai Menang di Mahkamah Agung
-
Kisah di Balik Video Viral Kakek Roy Kebingungan di Halte Cawang Transjakarta
-
4 Shio Beruntung Besok 15 Agustus 2026, Akhir Pekan Dipenuhi Energi Positif
-
Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Bakal Ditinggal Orang Dekat: Saya Mencintai Dia
-
Bansos, PKH, Hingga Subsidi KUR Masih Ada di 2027, Anggarannya Rp549,9 T
-
Prabowo Ingin Bahasa Asing Sejak SD, DPR: Jangan Semua Wajib, Biarkan Siswa Memilih
-
Spektakuler! Mahasiswa Baru IPB University Torehkan Rekor MURI dengan 74 Formasi
-
Banyak Warga Israel Buka Bisnis di Bali? Ini Respons Gubernur Koster
-
21 Kantong Parkir Disiapkan, Tarif Rp8 Transportasi Umum Jakarta di Hari Kemerdekaan