-
JATAM: Warga pro dan kontra tambang di Halmahera sama-sama menjadi korban.
-
Perpecahan warga adalah strategi sistematis dari korporasi dan oknum birokrasi.
-
Kerusakan di satu titik akan berdampak pada seluruh ekosistem Halmahera.
Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menegaskan bahwa konflik tambang di Halmahera Timur tidak boleh dipandang sebatas perseteruan antara warga pro dan kontra. Menurutnya, kedua kelompok masyarakat tersebut pada dasarnya adalah korban dari sistem ekonomi ekstraktif yang merusak ruang hidup mereka.
“Dalam perspektif kami di JATAM, baik warga yang pro maupun yang kontra, semua adalah bagian dari korban yang sama,” ujar Melky dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Melky menjelaskan, masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan seperti PT Position dan PT WKM sangat bergantung pada sumber daya alam. Kehadiran industri tambang justru mengancam alat produksi utama mereka, yaitu tanah, hutan, dan air.
“Mayoritas warga di sana mata pencahariannya sangat bergantung pada tanah, hutan, dan air, bukan pada tambang yang tidak menjanjikan kesejahteraan di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Melky menuding bahwa perpecahan di tengah masyarakat bukanlah konflik alami, melainkan hasil dari strategi sistematis yang dijalankan oleh korporasi bersama oknum birokrasi lokal dan politisi. Pola 'adu domba' ini, menurutnya, sengaja diciptakan untuk melemahkan perlawanan warga.
“Jejaring operasi yang didesain secara sistematis oleh korporasi, yang bersekongkol dengan birokrasi lokal, inilah yang menyulitkan warga Maba Sangaji dan sekitarnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk memperkuat solidaritas internal, termasuk melalui lembaga adat, agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan perusahaan.
Melky juga mengingatkan bahwa persoalan di Maba Sangaji tidak dapat dilihat secara terpisah. Menurutnya, Halmahera merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung, sehingga kerusakan di satu titik akan berdampak luas.
“Membaca Halmahera tidak bisa secara parsial. Satu bagian dirusak, ia akan berdampak pada bagian-bagian yang lain,” jelasnya.
Baca Juga: JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera
“Persoalan Maba Sangaji bukan hanya persoalan mereka sendiri, tapi adalah persoalan seluruh Maluku Utara,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029