- Salah satu kebutuhan yang langsung disorot adalah kemampuan bahasa dan sertifikasi tenaga kerja.
- SMK akan menjadi fokus dalam penguatan kompetensi calon pekerja migran.
- Pemerintah tengah menyiapkan data kebutuhan kompetensi, kurikulum ideal, hingga bahasa yang harus dipenuhi sesuai permintaan pasar luar negeri.
Suara.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan pemerintah mulai mengeksekusi program-program jangka pendek untuk mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, terutama yang akan dikirim ke luar negeri.
Langkah ini berjalan paralel dengan penataan kelembagaan dan pembangunan platform koordinasi terintegrasi yang sebelumnya diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
"Sambil menata kelembagaan, sambil menata pembangun platform yang mempermudah untuk koordinasi secara terintegrasi, kami juga bersepakat untuk mulai mengidentifikasi program-program jangka pendek yang bisa kita lakukan sangat-sangat segera," kata Pratikno usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Salah satu kebutuhan yang langsung disorot adalah kemampuan bahasa dan sertifikasi tenaga kerja.
Dua aspek tersebut dinilai menjadi hambatan utama pengiriman pekerja ke negara tujuan yang memiliki standar tinggi.
"Banyak sekali kebutuhan peningkatan bahasa, misalnya menjadi satu concern untuk pengiriman ke luar negeri, kemudian sertifikasi, dan lain-lain," kata dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menuturkan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) akan menjadi fokus dalam penguatan kompetensi calon pekerja migran.
"SMK-SMK, sekolah vokasi yang ada akan ditingkatkan kompetensinya. Tentu kami akan bisa segera menyalurkan setelah itu," katanya.
Ia menambahkan pemerintah tengah menyiapkan data kebutuhan kompetensi, kurikulum ideal, hingga bahasa yang harus dipenuhi sesuai permintaan pasar luar negeri. Data tersebut nantinya akan langsung diterapkan di SMK sebagai basis suplai calon pekerja migran.
Baca Juga: Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
"Kami akan membantu dengan mempersiapkan kompetensi apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa yang ideal, bahasa apa yang perlu, nah data ini bisa langsung diejawantahkan di lapangan ke SMK-SMK yang menjadi calon potensi suplai tadi," kata Christina.
Berita Terkait
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Menteri P2MI: WNI yang Bekerja di Kamboja Akan Dipulangkan Bertahap
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
Terkini
-
Gubernur Aceh Minta Pusat Percepat Hunian dan Infrastruktur: Harus Ada Langkah Konkret
-
Bimas Kristen dan Katolik Gelar Festival Kasih Nusantara 2025, Perkuat Solidaritas di Momen Natal
-
Empati Musibah Sumatera, Polda Metro Ingatkan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Knalpot Brong!
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara