- Keputusan itu dipicu penolakan terhadap kehadiran trio RRT yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifa.
- Dinamika internal yang terjadi sebelum audiensi membuat agenda berubah drastis.
- Meski sebagian besar rombongan Refly walk out, audiensi tetap berlanjut dengan peserta terbatas.
Suara.com - Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dan sejumlah tokoh berakhir 'ricuh' setelah mayoritas peserta yang datang bersama Refly memilih walk out.
Keputusan itu dipicu penolakan terhadap kehadiran trio RRT yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa yang berstatus tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi.
Pertemuan yang digelar di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025 itu sejatinya menjadi wadah penyampaian aspirasi berbagai pihak terkait percepatan reformasi Polri. Undangan resmi yang beredar menyebut audiensi ini menghadirkan Refly Harun dan tim, bersama sejumlah tokoh lainnya.
Namun, dinamika internal yang terjadi sebelum audiensi membuat agenda berubah drastis.
Asal-usul Audiensi: “Kita yang Menghubungi Komisi, Bukan Sebaliknya”
Refly menjelaskan bahwa pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri terjadi atas inisiatif dirinya dan beberapa tokoh lain yang tengah mendiskusikan dugaan kriminalisasi kasus yang menjerat tim mereka, termasuk RRT, menjelang pemeriksaan 13 November lalu di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Salah satunya adalah kenapa kita tidak hubungi Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Maka saya berinisiatif waktu itu tanpa disuruh me-WA dan menelpon Pak Jimly,” kata Refly Harun di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua Komisi Komisi Percepatan Reformasi Polri, disebut menyambut baik usulan itu dan meminta agar dibuat surat permohonan audiensi.
Seluruh proses, kata Refly, berjalan informal lewat komunikasi WhatsApp.
Baca Juga: Fakta-fakta Roy Suryo Cs Diperiksa 9 Jam di Kasus Ijazah Jokowi, Berakhir Tak Ditahan
Nama-nama yang diusulkan untuk hadir disesuaikan dengan peserta rapat di kantor masyarakat sipil kala itu — meski RRT belum dimasukkan secara resmi karena tengah mempersiapkan pemeriksaannya.
Ketika tanggal audiensi dipastikan, Refly meminta agar RRT bisa ikut.
“(Pak Jimly bilang) Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak-ajak yang lainnya terserah," ungkap Refly.
Menurut Refly, situasi berubah malam sebelum audiensi. Ia menerima pesan dari Jimly yang menyatakan bahwa RRT tak boleh hadir karena statusnya sebagai tersangka.
“Ini apa-apaan? Ini kan lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi,” ujar Refly.
Namun ia sengaja tidak memberi tahu tim lain soal larangan tersebut sebelum datang ke PTIK.
Berita Terkait
-
Kekayaan Rospita Vici Paulyn yang 'All-Out' Jadi Ketua Sidang Ijazah Jokowi
-
Drama Baru Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Gandeng 4 Ahli, Siapa Saja Mereka?
-
Panas Adu Argumen, Irjen Aryanto Sutadi Bentak Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Jangan Sok-sokan!
-
Roy Suryo Desak Prabowo 'Selamatkan' 8 Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional