News / Nasional
Senin, 24 November 2025 | 19:25 WIB
Tanggapi Hasil Survei CISA, Sekjen JARI 98: Polri Garda Supremasi Sipil [Istimewa]
Baca 10 detik
  • Sekjen JARI 98, Peri Supriadi, menyatakan Polri sangat penting menjaga supremasi sipil di Jakarta, Senin (24/11/2025).
  • Survei CISA yang digelar 14-20 November 2025 menunjukkan tren positif publik terhadap peran Polri.
  • Peri Supriadi menekankan Polri harus profesional, tidak berpolitik, serta tetap di bawah kontrol sipil.

Suara.com - Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi 98 (JARI 98), Peri Supriadi menegaskan bahwa Polri merupakan garda penting dalam menjaga supremasi sipil di Indonesia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Survei CISA memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil, dan hasilnya menunjukkan tren positif dari masyarakat.

Menurut Peri, perbedaan utama antara negara demokratis dan rezim otoriter terletak pada bagaimana institusi bersenjata, termasuk Polri—tunduk pada otoritas sipil.

Ia menegaskan bahwa Polri memegang tiga fungsi vital, penegakan hukum (gakum), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, termasuk penanganan terorisme

“Saya mengapresiasi survei CISA yang memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Survei ini menunjukkan bahwa harapan publik terhadap Polri sangat besar,” ujar Peri.

Ia menekankan bahwa Polri harus tetap berada di jalur profesional dan tidak terseret ke dalam politik praktis.

Menurutnya, ketika aparat masuk ke arena politik, independensi dalam melaksanakan tugas akan terancam.

Peri juga mengingatkan pentingnya menjaga kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat sipil.

Baca Juga: Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri, Bisa Menjadi Simbol Supremasi Sipil

Ia menilai risiko elit capture terhadap polisi dan militer bisa membahayakan demokrasi karena dapat membungkam kebebasan berekspresi dan menciptakan instabilitas politik.

“Kita tentu tidak ingin demokrasi kembali ke masa lalu,” tegasnya.

Peri berharap agenda reformasi Polri yang sedang bergulir dapat menghasilkan perubahan signifikan, sekaligus memperbaiki citra Polri dan pemerintahan Prabowo–Gibran.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menjelaskan bahwa persepsi publik terhadap Polri saat ini sangat positif.

Hal itu terlihat dari empat indikator survei, yakni ppenegakan hukum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik, serta Reformasi Polri

Menurut Herry, 72% responden puas dengan kinerja Polri (kumulatif), 19,9% menilai buruk dan 8,1% tidak menjawab

Load More