Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh atas kasus kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua. Merespons tragedi ini, kalangan aktivis menyebut peristiwa tersebut bukan sekadar kelalaian medis, melainkan sebuah kasus femisida akibat kegagalan sistemik.

Instruksi audit tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, setelah menerima laporan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan dan audit. Kita tidak ingin ini terulang lagi," kata Tito.

Audit akan mencakup rumah sakit terkait (negeri maupun swasta), pejabat dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta peraturan kepala daerah yang ada. Tito juga menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengirimkan tim investigasi khusus ke Jayapura untuk melakukan audit teknis.

Ini Femisida, Bukan Sekadar Kelalaian

Di sisi lain, Direktur Program Jakarta Feminist, Anindya Restuviani, menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat sebagai femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya.

"Berita perempuan di Papua yang meninggal karena tidak mendapatkan akses melahirkan, itu bisa kita sebut sebagai femisida. Karena ini tidak akan terjadi kepada laki-laki," ujar Anindya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, kematian Irene adalah cerminan dari struktur pelayanan publik yang mendiskriminasi perempuan. Penolakan berulang yang dialami korban saat dalam kondisi gawat darurat menunjukkan bagaimana akses layanan kesehatan bagi ibu hamil masih sangat timpang.

"Ini adalah femisida tidak langsung, yang terjadi akibat kerusakan sistemik yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh layanan yang seharusnya menyelamatkan nyawa," kritik Anindya.

Baca Juga: Waspada Ibu Hamil Kurus! Plis Kenali Risikonya dan Cara Aman Menaikkan Berat Badan

Diketahui, Irene Sokoy sempat mengalami kontraksi dan dibawa ke RSUD Yowari, sebelum akhirnya dialihkan ke beberapa rumah sakit lain, termasuk RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Penolakan diduga terjadi karena alasan ruang BPJS penuh dan masalah administrasi.