- Ancaman lingkungan di Pulau Pari telah berlangsung sejak 2014, di mana warga menghadapi intimidasi dan kriminalisasi.
- Korporasi seperti PT Bumi Raya dan PT CPS mengklaim lahan dan merusak ekosistem seperti terumbu karang melalui reklamasi.
- Asmania menyuarakan kekecewaan atas pemerintah yang dinilai abai dan memberikan sanksi tidak tegas pada perusak lingkungan.
Ia merinci klaim-klaim perusahaan yang menguasai wilayah darat dan laut.
“Mengklaim Pulau Pari itu di daratannya itu ada PT Bumi Raya, mereka bergerak di bidang resort sedangkan di gugusannya juga sudah ada PT CPS, Panorama, kaya gitu.”
Dampak lingkungan dari kehadiran korporasi tersebut dirasakan langsung oleh warga.
“Mereka merusak ekosistem yang ada di gugusan Pulau Pari. Karena yang mereka terbitkan izinnya itu kawasan mangrove kami, padang lamun, terumbu karang, di situ ekosistem kami yang sangat terjaga, tiba-tiba dirusak, terus setiap harinya dirusak,” ucapnya.
Reklamasi menjadi isu utama yang dikhawatirkan akan mematikan mata pencaharian mereka.
“Jika laut di gugusan Pulau Parinya, terus-terusan direklamasi sama perusahaan-perusahaan yang itu dilancarkan sama pemerintah. Itu akan membuat lebih sengsara kami yang tinggal di Pulau Pari,” tegas Asmania.
“Nah tapi tantangan kami lagi sebagai pejuang lingkungan sekarang laut kami terus-terusan direklamasi sama perusahaan kayak gitu,” tambahnya.
Asmania meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, meskipun rezim berganti.
“Lagi-lagi ketika mereka mereklamasi dan bisa ada terbit izin-izin yang di gugusan Pulau Pari, itu semakin tidak percayanya lagi kami sama pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Kekecewaan itu memuncak ketika melihat sanksi yang tidak tegas bagi perusak lingkungan.
“Kami sedihkan ketika mereka pelaku kerusakan hanya dikenakan sanksi administratif. Itu yang sangat membuat kamu kecewa kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah sampai saat ini belum berpihak kepada warga yang ada di Pulau Pari.
“Lagi-lagi pemerintahnya sampai saat ini, walaupunn berganti-ganti pemimpin, ketika dia tidak berpihak sama kita, kita akan tetap berjuang, gitu. Lagi-lagi tidak ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kami,” katanya.
Asmania juga menampik narasi lapangan kerja yang sering didengungkan pengembang.
“Dengan dalih mereka banyak menciptakan lapangan, bagi kami itu bullshit. Karena sampai saat ini warga-warga yang bekerja di sana hanya jadi tukang kebun,” kata dia.
Berita Terkait
-
KKP segel lahan reklamasi terminal khusus di Halmahera Timur
-
Izin 190 Perusahaan Tambang Dibekukan, Bahlil: Hutan Rusak, Siapa Tanggung Jawab?
-
Setelah Izin Dibekukan, Sejumlah Perusahaan Tambang Mulai Bayar Reklamasi
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
-
Profil Superbank (SUPA): IPO Saham, Harga, Prospek, Laporan Keuangan, dan Jadwal
-
Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Ketersediaan Pertalite Aman!
Terkini
-
Wajib Bekerjasama! Mitra dan Ka-SPPG Kunci Sukses Program MBG
-
Kasus Pajak Seret Eks Dirjen dan Bos Djarum, Kejagung Sita Sejumlah Kendaraan hingga Dokumen
-
IDAI Ingatkan: Jangan Berangkat Liburan Akhir Tahun Sebelum Cek Vaksin Anak!
-
Geger Ngaku Anak Polisi Propam dan Pakai Mobil Sitaan, Borok Pria Ini Dibongkar Polda Metro Jaya
-
Teler Abis Nyabu, Sopir Taksi Online Todongkan Pistol hingga Perkosa Penumpang di Tol Kunciran
-
Bukan Dipecat, Dokter Tifa Bongkar Pengacaranya Mundur, Kini Jadi Garda Depan Roy Suryo
-
Masyarakat Lebih Percaya Damkar daripada Polisi, Komisi III DPR: Ada yang Perlu Dibenahi!
-
Prihatin PBNU Jadi Ajang Rebutan Kekuasaan, Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Elite Kecil!
-
Tragedi Alvaro Kiano: Ayah Tiri Tewas di Tahanan, Menteri PPPA Serukan 'Kewaspadaan Kolektif'
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak