- Ancaman lingkungan di Pulau Pari telah berlangsung sejak 2014, di mana warga menghadapi intimidasi dan kriminalisasi.
- Korporasi seperti PT Bumi Raya dan PT CPS mengklaim lahan dan merusak ekosistem seperti terumbu karang melalui reklamasi.
- Asmania menyuarakan kekecewaan atas pemerintah yang dinilai abai dan memberikan sanksi tidak tegas pada perusak lingkungan.
Ia merinci klaim-klaim perusahaan yang menguasai wilayah darat dan laut.
“Mengklaim Pulau Pari itu di daratannya itu ada PT Bumi Raya, mereka bergerak di bidang resort sedangkan di gugusannya juga sudah ada PT CPS, Panorama, kaya gitu.”
Dampak lingkungan dari kehadiran korporasi tersebut dirasakan langsung oleh warga.
“Mereka merusak ekosistem yang ada di gugusan Pulau Pari. Karena yang mereka terbitkan izinnya itu kawasan mangrove kami, padang lamun, terumbu karang, di situ ekosistem kami yang sangat terjaga, tiba-tiba dirusak, terus setiap harinya dirusak,” ucapnya.
Reklamasi menjadi isu utama yang dikhawatirkan akan mematikan mata pencaharian mereka.
“Jika laut di gugusan Pulau Parinya, terus-terusan direklamasi sama perusahaan-perusahaan yang itu dilancarkan sama pemerintah. Itu akan membuat lebih sengsara kami yang tinggal di Pulau Pari,” tegas Asmania.
“Nah tapi tantangan kami lagi sebagai pejuang lingkungan sekarang laut kami terus-terusan direklamasi sama perusahaan kayak gitu,” tambahnya.
Asmania meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, meskipun rezim berganti.
“Lagi-lagi ketika mereka mereklamasi dan bisa ada terbit izin-izin yang di gugusan Pulau Pari, itu semakin tidak percayanya lagi kami sama pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Kekecewaan itu memuncak ketika melihat sanksi yang tidak tegas bagi perusak lingkungan.
“Kami sedihkan ketika mereka pelaku kerusakan hanya dikenakan sanksi administratif. Itu yang sangat membuat kamu kecewa kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah sampai saat ini belum berpihak kepada warga yang ada di Pulau Pari.
“Lagi-lagi pemerintahnya sampai saat ini, walaupunn berganti-ganti pemimpin, ketika dia tidak berpihak sama kita, kita akan tetap berjuang, gitu. Lagi-lagi tidak ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kami,” katanya.
Asmania juga menampik narasi lapangan kerja yang sering didengungkan pengembang.
“Dengan dalih mereka banyak menciptakan lapangan, bagi kami itu bullshit. Karena sampai saat ini warga-warga yang bekerja di sana hanya jadi tukang kebun,” kata dia.
Berita Terkait
-
KKP segel lahan reklamasi terminal khusus di Halmahera Timur
-
Izin 190 Perusahaan Tambang Dibekukan, Bahlil: Hutan Rusak, Siapa Tanggung Jawab?
-
Setelah Izin Dibekukan, Sejumlah Perusahaan Tambang Mulai Bayar Reklamasi
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
Bekas Lahan Tambang Rusak? Begini Cara SIG Ubah Jadi Area Konservasi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi