- Yuddy Chrisnandi mengungkapkan maraknya nepotisme dan titipan dalam rekrutmen CPNS sebelum implementasi CAT 100%.
- Dahulu, 80 hingga 90 persen penerimaan CPNS berdasarkan jalur rekomendasi pimpinan instansi daerah.
- Yuddy mewajibkan seleksi CPNS 100% menggunakan sistem CAT sejak awal menjabat untuk menjamin transparansi dan keadilan.
Suara.com - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, membongkar sisi gelap sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di masa lampau.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum sistem Computer Assisted Test (CAT) diterapkan secara menyeluruh, praktik nepotisme dan titipan pejabat sangat marak terjadi.
Dalam wawancaranya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Yuddy menceritakan pengalamannya saat awal menjabat sebagai menteri.
Ia mengaku kerap menerima permintaan dari berbagai pihak untuk meloloskan calon pegawai.
"Banyak ya, saya lupa dan kebanyakan itu dari kalangan kepala-kepala daerah," ungkap Yuddy dikutip pada Kamis (27/11/2025).
Yuddy menjelaskan bahwa sebelum reformasi birokrasi dilakukan secara total, penggunaan teknologi dalam seleksi CPNS hanyalah kedok semata.
Menurutnya, saat itu kuota penerimaan melalui jalur murni atau CAT sangat minim.
"Awalnya ketika saya diberikan kepercayaan menjadi menteri, CAT itu hanya proforma biasa. Yang ada dua jalur khusus ya, jalur CAT ini yang digunakan mungkin hanya 10 persen sampai 20 persen saja dari total yang akan diterima," jelasnya.
Sisanya, yakni sekitar 80 hingga 90 persen rekrutmen, dilakukan melalui jalur biasa yang berbasis rekomendasi.
Baca Juga: Prediksi Jadwal dan Formasi CPNS 2026: Formasi, Seleksi Administrasi dan Ujian
Keputusan kelulusan saat itu sepenuhnya berada di tangan pimpinan instansi yang membuka lowongan.
Melihat kondisi tersebut, Yuddy mengambil langkah tegas.
Ia menilai sistem afirmasi manual, seperti rekrutmen khusus untuk wilayah perbatasan atau Papua, kerap menjadi celah kecurangan karena sulitnya mengontrol integritas tim seleksi di lapangan.
"Lalu begitu saya masuk, saya pelajari, saya putuskan bahwa tidak bisa begini. Jadi itu saya hapus semua," tegasnya.
Sejak tahun pertama menjabat, Yuddy mewajibkan penggunaan sistem seleksi berbasis komputer (CAT) sebesar 100 persen.
Sistem ini menjamin transparansi di mana hasil ujian bisa diakses oleh publik secara real-time.
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Mengemuka, Yuddy Chrisnandi: SE 2015 Tidak Pernah Diterbitkan untuk Itu
-
CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwal, Alur Seleksi, dan Formasi untuk Lulusan SMA
-
Kemenkeu Rekrut 4.350 CPNS Setiap Tahun Hingga 2029, Total 19.500 Pegawai Baru
-
CPNS Kemenkeu 2026 Tidak Dibuka untuk Sarjana Non-kedinasan: Hanya Lulusan SMA
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel
-
Kasus ISPA Sempat Naik, Pancoran Perkuat Edukasi Kesehatan Lewat 125 Kader
-
Lobi Prabowo ke Putin Berhasil Amankan Pasokan BBM, Eddy Soeparno: Indonesia Masuk Zona Aman
-
Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
Dinkes Catat Lonjakan Kasus ISPA: Waspadai Biaya Tersembunyi di Balik Batuk yang Tak Tertangani
-
Senjata Makan Tuan Blokade AS di Selat Hormuz, Awas China Bisa Ngamuk
-
Gus Lilur Kritik "Gus-Gus Nanggung" yang Peralat NU Demi Kepentingan Kekuasaan