- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.
Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.
Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.
Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.
Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?
Cari Demokrasi Terbaik
Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.
"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.
"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.
Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.
Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.
"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo, Habiburokhman: Saya Orangnya Pak Prabowo
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Jurus Baru Bahlil, Golkar Siap 'Perang Digital' Rebut Hati 73 Persen Pemilih Muda 2029
-
Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
Terkini
-
Jejak Suap Proyek di Rejang Lebong Melebar, KPK Periksa Elite PAN hingga Pejabat PU
-
Uji Nyali ke Kota Berpolusi Terburuk di Dunia, Buat Bernafas Saja Butuh Perjuangan Keras
-
KPK Periksa 7 Kades terkait Dugaan Pemerasan di Pati, Tujuh Kades Ikut Diperiksa
-
Biadab! Tentara Zionis dan Pemukim Ilegal Israel Bantai Warga Palestina di Tepi Barat
-
Jerman Kini Ikut Campur, Berencana Kerahkan Kapal untuk Misi Selat Hormuz
-
Militer Iran Siaga Tempur 100 Persen Tantang Serangan AS Meski Status Gencatan Senjata Diperpanjang
-
Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR, Ini Alasan Menlu Sugiono
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Ogah Dijebak Donald Trump, Iran Boikot Negosiasi Islamabad dan Siapkan Serangan Balasan
-
Nadiem Makarim Sebut Tuntutan 15 Tahun Ibrahim Arif Tak Masuk Akal: Ibam is One of Us