- KPK mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 nasional mencapai 72,32 poin, meningkat dari 2024.
- Meskipun naik, skor nasional 72,32 menempatkan Indonesia pada kategori umum rentan terhadap korupsi.
- Variasi skor instansi cukup lebar; beberapa kementerian/lembaga mencapai di atas 80, namun lainnya di bawah 70.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 secara nasional. Pada tahun ini skor SPI mencapai 72,32 poin atau meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.
Meski mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, skor tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori rentan secara umum.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa capaian ini belum menggambarkan kondisi ideal. Mengingat variasi skor antarinstansi atau daerah yang kemudian masih cukup lebar.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah mencapai skor mendekati 80 bahkan melewati angka tersebut.
Namun di sisi lain, masih banyak pula instansi yang berada di bawah skor 70. Sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi KPK agar upaya preventif dan preemtif diperkuat.
"Kalau didalami angka itu, ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah yang kemudian angkanya mendekati 80, bahkan sudah di atas 80. Tetapi sebaliknya, ada juga yang angkanya di bawah 70," kata Setyo di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Dipaparkan Setyo, KPK membagi hasil SPI dalam tiga kategori yakni baik, rentan, dan waspada. Secara nasional, Indonesia masih berada pada posisi rentan.
"Nah ini masuk dalam kategori rentan, sekali lagi angka ini adalah efek dari angka nasional. Tapi kalau didalami masing-masing kementerian, lembaga, itu nanti bisa kelihatan," tandasnya.
KPK berharap instansi kategori rentan dapat naik kelas, dan instansi kategori waspada paling tidak dapat berpindah ke kelompok rentan sebelum meningkat menjadi baik.
Baca Juga: Bakal Jadi Kado Akhir Tahun? Ketua KPK Buka Suara soal Tersangka Korupsi Kuota Haji
Setyo juga mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan perbaikan berbasis data yang ada. Sehingga dapat menciptakan tata kelola yang lebih terukur.
Berita Terkait
-
Peringatan Hari Anti Korupsi di Jakarta
-
Indra Sjafri Tanggapi Kritik Publik, Fokus Pertandingan Kedua Myanmar
-
Setelah Berkiprah di HSBC, Herani Hermawan Kembali ke Citi Pimpin Bisnis Services Indonesia
-
Mengapa Taktik Pe-Pe-Pa ala Indra Sjafri Tak Berjalan di Laga Kontra Filipina? Ini Penyebabnya!
-
SEA Games 2025: Kekalahan dari Filipina Langsung Tempatkan Garuda Muda di Ambang Kegagalan!
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Jawa Barat Sumbang 12 Persen untuk Penjualan Yamaha Nasional, NMax dan Aerox Jadi Andalan
-
Flek Hitam di Wajah Karena Apa? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
-
Eksklusivitas Komunitas Lari WNA di Bali: Menggugat Kedaulatan Ruang Publik Kita
-
Polemik Londo Ireng: Ketika Kritik Media Dibalas Stigma dari Penguasa
-
Blokade Laut AS ke Iran Masih Berlaku, Pasukan Donald Trump Siaga Tempur
-
Pemerintah Punya Tiga Opsi Hadapi Tekanan Fiskal, Salah Satunya Tambah Utang
-
Memahami Zeus's Law dalam Film The Odyssey, Penyederhanaan Xenia Epos Homer
-
Belum Ada Kuota Khusus, Penyandang Disabilitas Tertinggal di Program Andalan Prabowo
-
Houthi Serang 'Tambang' Arab Saudi, Harga Minyak Hampir 100 Dolar AS per Barel
-
Bisakah Laut Serap Lebih Banyak Karbon? Ilmuwan Uji Cara Baru Hadapi Perubahan Iklim