- KPK mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 nasional mencapai 72,32 poin, meningkat dari 2024.
- Meskipun naik, skor nasional 72,32 menempatkan Indonesia pada kategori umum rentan terhadap korupsi.
- Variasi skor instansi cukup lebar; beberapa kementerian/lembaga mencapai di atas 80, namun lainnya di bawah 70.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 secara nasional. Pada tahun ini skor SPI mencapai 72,32 poin atau meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.
Meski mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, skor tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori rentan secara umum.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa capaian ini belum menggambarkan kondisi ideal. Mengingat variasi skor antarinstansi atau daerah yang kemudian masih cukup lebar.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah mencapai skor mendekati 80 bahkan melewati angka tersebut.
Namun di sisi lain, masih banyak pula instansi yang berada di bawah skor 70. Sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi KPK agar upaya preventif dan preemtif diperkuat.
"Kalau didalami angka itu, ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah yang kemudian angkanya mendekati 80, bahkan sudah di atas 80. Tetapi sebaliknya, ada juga yang angkanya di bawah 70," kata Setyo di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Dipaparkan Setyo, KPK membagi hasil SPI dalam tiga kategori yakni baik, rentan, dan waspada. Secara nasional, Indonesia masih berada pada posisi rentan.
"Nah ini masuk dalam kategori rentan, sekali lagi angka ini adalah efek dari angka nasional. Tapi kalau didalami masing-masing kementerian, lembaga, itu nanti bisa kelihatan," tandasnya.
KPK berharap instansi kategori rentan dapat naik kelas, dan instansi kategori waspada paling tidak dapat berpindah ke kelompok rentan sebelum meningkat menjadi baik.
Baca Juga: Bakal Jadi Kado Akhir Tahun? Ketua KPK Buka Suara soal Tersangka Korupsi Kuota Haji
Setyo juga mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan perbaikan berbasis data yang ada. Sehingga dapat menciptakan tata kelola yang lebih terukur.
Berita Terkait
-
Peringatan Hari Anti Korupsi di Jakarta
-
Indra Sjafri Tanggapi Kritik Publik, Fokus Pertandingan Kedua Myanmar
-
Setelah Berkiprah di HSBC, Herani Hermawan Kembali ke Citi Pimpin Bisnis Services Indonesia
-
Mengapa Taktik Pe-Pe-Pa ala Indra Sjafri Tak Berjalan di Laga Kontra Filipina? Ini Penyebabnya!
-
SEA Games 2025: Kekalahan dari Filipina Langsung Tempatkan Garuda Muda di Ambang Kegagalan!
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
- 5 Rekomendasi Mobil Tua Irit BBM, Ada yang Seharga Motor BeAT Bekas
Pilihan
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
-
Klaim Listrik di Aceh Pulih 93 Persen, PLN Minta Maaf: Kami Sampaikan Informasi Tidak Akurat!
-
TikTok Hadirkan Fitur Shared Feed untuk Tingkatkan Interaksi Pengguna
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun, Cabai Turun setelah Berhari-hari Melonjak
Terkini
-
Pengamat Tantang Pemerintah Buka Data Penebangan Hutan Kemenhut Era Zulhas: Berani Tidak?
-
Ketua Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan Untuk Bencana Sumatra
-
Geram Gedung 6 Lantai Tanpa Jalur Evakuasi, Pramono Anung Beri Peringatan Keras ke Pemilik Usaha
-
Amnesty Ungkap Polisi Pakai Granat Gas Saat Demo Agustus: Padahal Dilarang Banyak Negara
-
Gratis Sewa 6 Bulan, Pemprov DKI Relokasi Ratusan Warga TPU Menteng Pulo ke Rusun Jagakarsa
-
Korban Kebakaran Terra Drone Bertambah Jadi 22 Orang, Titik Api Berasal dari Lantai 1
-
Gus Yahya Respons Pleno Pilih Pj Ketua Umum PBNU: Itu Manuver, Bertentangan AD/ART
-
Jelang Pleno PBNU, Gus Ipul Tegaskan Tak akan Jadi Plh Ketum: Nggak Pantes, Bukan Potongannya
-
Baterai Drone Diduga Pemicu Kebakaran Maut di Jakpus, 22 Karyawan Tewas Terjebak Asap Pekat
-
Mendagri Tito: Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara Selama Tiga Bulan