- Polda Metro Jaya menegaskan status tersangka Roy Suryo Cs dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi tetap berlaku setelah gelar perkara khusus.
- Gelar perkara khusus dilaksanakan pada 15 Desember 2025 sebagai respons permintaan tersangka, dengan hasil penyidikan tetap berjalan sesuai fakta hukum.
- Penyidik telah menunjukkan ijazah UGM Jokowi sebagai barang bukti dan akan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan ahli yang diajukan tersangka.
Suara.com - Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada perubahan status hukum dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Setelah melaksanakan gelar perkara khusus selama hampir 12 jam, penyidik memastikan Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan gelar perkara khusus telah dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, atas permohonan para tersangka. Gelar perkara itu digelar sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyidikan.
“Gelar perkara khusus ini kami lakukan untuk mengakomodasi permohonan para tersangka. Namun dari hasil pendalaman formil dan materiil, penyidikan tetap berjalan sesuai fakta hukum yang diperoleh,” jelas Iman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2025).
Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari empat laporan polisi, yang salah satunya diajukan langsung oleh Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta penyebaran informasi elektronik bermuatan kebencian. Penyidik membagi perkara ke dalam dua klaster tersangka.
Untuk klaster pertama, polisi telah menetapkan Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah sebagai tersangka.
Sedangkan di klaster kedua, penyidik menetapkan tiga tersangka, yakni eks Menpora Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Mereka dijerat sejumlah pasal, mulai dari Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 160 KUHP, hingga Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 dan Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Iman menegaskan gelar perkara khusus yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 22.10 WIB itu melibatkan pengawas internal dan eksternal, termasuk Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI. Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak hadir karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Dalam forum tersebut, para tersangka diberi ruang menyampaikan keberatan, keluhan, hingga fakta hukum tambahan. Mereka juga mengajukan permohonan agar penyidik memeriksa saksi ahli yang meringankan.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
Dalam gelar perkara khusus itu, penyidik juga sempat menunjukkan ijazah Jokowi yang diterbitkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ijazah tersebut merupakan barang bukti yang disita penyidik dari pelapor.
“Penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah tersebut dibuka di forum gelar perkara khusus, sesuai permohonan para tersangka,” ujar Iman.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 130 saksi, menyita 17 jenis barang bukti, serta mengamankan 709 dokumen. Polisi juga meminta keterangan 22 ahli dari berbagai disiplin, mulai dari ahli forensik dokumen, digital forensik, hukum pidana, hukum ITE, bahasa Indonesia, hingga sosiologi hukum dan psikologi massa.
Dalam pengujian laboratorium, penyidik memastikan seluruh proses dilakukan secara saintifik. Alat uji yang digunakan telah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi, serta memenuhi standar ISO 17025. Petugas laboratorium pun dipastikan memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang keahliannya.
“Metode pengujian dilakukan sesuai SOP dan metodologi ilmiah. Dokumen yang diuji adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding dari tahun dan lembaga penerbit yang sama,” jelas Iman.
Meski para tersangka tetap menyatakan keberatan dan mengklaim ijazah tersebut tidak sah, polisi menegaskan penilaian mereka tidak dapat dilepaskan dari kaidah etika dan metodologi akademik.
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Terpopuler: Isi Amplop Ijazah Jokowi Terkuak, Firasat Shio Ular Terbukti!
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu
-
Ironi Jembatan Kewek: Saat Jalan Ditutup, Warga Jogja Justru Temukan 'Surga' Bermain
-
Bom Waktu di Bawah Flyover: Mengapa Sampah Menggunung di Ciputat?
-
Komunitas Forum Karyawan Lokal Kristen NHM Rayakan pra-Natal Bersama Masyarakat Desa Kao
-
Jeritan Keadilan, LPSK Ungkap Lonjakan Tajam Restitusi Korban Seksual Anak di 2025
-
Akhir Pekan Ini Golkar Bakal Gelar Rapimnas, Bahas Apa?