- Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi santai penolakan PDIP mengenai wacana Pilkada dipilih melalui DPRD.
- Evaluasi UU Pemilu diinisiasi karena tingginya praktik politik uang dan biaya mahal pada Pemilu 2024 lalu.
- Tujuan dialog antarpartai adalah mencari solusi hukum demi sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi santai sikap tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai perbedaan pandangan antarpartai terkait wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui meja dialog.
Eddy menekankan bahwa wacana evaluasi Undang-Undang Pemilu muncul karena fakta lapangan pada Pemilu 2024 menunjukkan betapa masifnya praktik politik uang (money politics) dan biaya politik yang sangat mahal.
"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai (termasuk PDIP). Tetapi inilah terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari evaluasi regulasi ini bukan sekadar mengubah prosedur, melainkan mencari solusi hukum untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
"Ada PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah payung hukum yang bisa mereduksi, mengurangi, bahkan mengeliminasi money politics tersebut, membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat, dan proses pemilihan elektoral menjadi lebih efisien," jelasnya.
Terkait penolakan dari pihak luar maupun partai politik seperti PDIP, Eddy memastikan bahwa partai-partai di koalisi pemerintahan tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia menegaskan bahwa target akhirnya adalah menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menang secara prosedural namun terbebani biaya politik yang tinggi.
"Kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
Berita Terkait
-
Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
-
Pilkada Lewat DPRD Jadi Opsi Serius, Demokrat Nyatakan Sejalan dengan Presiden Prabowo
-
Prabowo Ajak PDIP Kerja Sama Meski di Luar Pemerintahan, Dukung Pramono Jadi Gubernur DKI
-
Tolak Pilkada via DPRD, Benny K Harman: Jangan Ambil Hak Rakyat Cuma karena Alasan Anggaran
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Tradisi Taklimat Prabowo Dinilai Perkuat Koordinasi Pemerintahan
-
Wacana Pelarangan Vape di Indonesia, Apa Sebenarnya yang Terjadi dan Apa Risikonya?
-
Momen Prabowo Berdiri di Hadapan 'Gunungan' Uang Rp11,4 Triliun di Kejagung
-
Bukan Main! Rp11,4 Triliun Uang Mafia Hutan Masuk Kantong Negara, Disaksikan Presiden Prabowo
-
Akankah KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Skandal Kuota Haji? Ini Penjelasan Jubir
-
Yusril Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Masih di Pengadilan Militer, Singgung Usulan Hakim Ad Hoc
-
Sok Jagoan Pecahkan Mangkok Bakso dan Peras Warga, Preman Tanah Abang Ternyata Lagi Fly Sabu!
-
Kendaraan Listrik Jadi Fokus Transisi Energi, Benarkah Sudah Sepenuhnya Bersih?
-
Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara