- Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi santai penolakan PDIP mengenai wacana Pilkada dipilih melalui DPRD.
- Evaluasi UU Pemilu diinisiasi karena tingginya praktik politik uang dan biaya mahal pada Pemilu 2024 lalu.
- Tujuan dialog antarpartai adalah mencari solusi hukum demi sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi santai sikap tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai perbedaan pandangan antarpartai terkait wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui meja dialog.
Eddy menekankan bahwa wacana evaluasi Undang-Undang Pemilu muncul karena fakta lapangan pada Pemilu 2024 menunjukkan betapa masifnya praktik politik uang (money politics) dan biaya politik yang sangat mahal.
"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai (termasuk PDIP). Tetapi inilah terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari evaluasi regulasi ini bukan sekadar mengubah prosedur, melainkan mencari solusi hukum untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
"Ada PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah payung hukum yang bisa mereduksi, mengurangi, bahkan mengeliminasi money politics tersebut, membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat, dan proses pemilihan elektoral menjadi lebih efisien," jelasnya.
Terkait penolakan dari pihak luar maupun partai politik seperti PDIP, Eddy memastikan bahwa partai-partai di koalisi pemerintahan tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia menegaskan bahwa target akhirnya adalah menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menang secara prosedural namun terbebani biaya politik yang tinggi.
"Kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
Berita Terkait
-
Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
-
Pilkada Lewat DPRD Jadi Opsi Serius, Demokrat Nyatakan Sejalan dengan Presiden Prabowo
-
Prabowo Ajak PDIP Kerja Sama Meski di Luar Pemerintahan, Dukung Pramono Jadi Gubernur DKI
-
Tolak Pilkada via DPRD, Benny K Harman: Jangan Ambil Hak Rakyat Cuma karena Alasan Anggaran
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia