- Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi santai penolakan PDIP mengenai wacana Pilkada dipilih melalui DPRD.
- Evaluasi UU Pemilu diinisiasi karena tingginya praktik politik uang dan biaya mahal pada Pemilu 2024 lalu.
- Tujuan dialog antarpartai adalah mencari solusi hukum demi sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi santai sikap tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai perbedaan pandangan antarpartai terkait wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui meja dialog.
Eddy menekankan bahwa wacana evaluasi Undang-Undang Pemilu muncul karena fakta lapangan pada Pemilu 2024 menunjukkan betapa masifnya praktik politik uang (money politics) dan biaya politik yang sangat mahal.
"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai (termasuk PDIP). Tetapi inilah terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari evaluasi regulasi ini bukan sekadar mengubah prosedur, melainkan mencari solusi hukum untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
"Ada PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah payung hukum yang bisa mereduksi, mengurangi, bahkan mengeliminasi money politics tersebut, membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat, dan proses pemilihan elektoral menjadi lebih efisien," jelasnya.
Terkait penolakan dari pihak luar maupun partai politik seperti PDIP, Eddy memastikan bahwa partai-partai di koalisi pemerintahan tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia menegaskan bahwa target akhirnya adalah menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menang secara prosedural namun terbebani biaya politik yang tinggi.
"Kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
Berita Terkait
-
Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
-
Pilkada Lewat DPRD Jadi Opsi Serius, Demokrat Nyatakan Sejalan dengan Presiden Prabowo
-
Prabowo Ajak PDIP Kerja Sama Meski di Luar Pemerintahan, Dukung Pramono Jadi Gubernur DKI
-
Tolak Pilkada via DPRD, Benny K Harman: Jangan Ambil Hak Rakyat Cuma karena Alasan Anggaran
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Tambang Emas Ilegal di Cigudeg Sulit Diberantas? Diduga Ada Cepu Bocorkan Razia Polisi
-
Darah Tumpah di Caracas, 75 Tewas Saat Pasukan AS Serbu dan Tangkap Presiden Maduro
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas
-
Update Terbaru Kompleks Haji Indonesia di Arab Saudi, Siap Meluncur Tahun Ini
-
Rugikan Negara Rp16,8 Triliun, Isa Rachmatarwata Dipenjara 1,5 Tahun
-
'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
AS Ancam 'Serang' Iran, Senator Sebut Rezim Teheran Mirip dengan Nazi
-
Anak Marah Gawainya Dilihat? Densus 88 Ungkap 6 Ciri Terpapar Ekstremisme Berbahaya