- Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi santai penolakan PDIP mengenai wacana Pilkada dipilih melalui DPRD.
- Evaluasi UU Pemilu diinisiasi karena tingginya praktik politik uang dan biaya mahal pada Pemilu 2024 lalu.
- Tujuan dialog antarpartai adalah mencari solusi hukum demi sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi santai sikap tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai perbedaan pandangan antarpartai terkait wacana Pilkada dipilih DPRD merupakan dinamika yang wajar dan perlu diselesaikan melalui meja dialog.
Eddy menekankan bahwa wacana evaluasi Undang-Undang Pemilu muncul karena fakta lapangan pada Pemilu 2024 menunjukkan betapa masifnya praktik politik uang (money politics) dan biaya politik yang sangat mahal.
"Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai (termasuk PDIP). Tetapi inilah terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari evaluasi regulasi ini bukan sekadar mengubah prosedur, melainkan mencari solusi hukum untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan bersih.
"Ada PR kita, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah payung hukum yang bisa mereduksi, mengurangi, bahkan mengeliminasi money politics tersebut, membuat demokrasi kita menjadi lebih kuat, dan proses pemilihan elektoral menjadi lebih efisien," jelasnya.
Terkait penolakan dari pihak luar maupun partai politik seperti PDIP, Eddy memastikan bahwa partai-partai di koalisi pemerintahan tetap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia menegaskan bahwa target akhirnya adalah menghasilkan pejabat publik yang berkualitas dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menang secara prosedural namun terbebani biaya politik yang tinggi.
"Kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara prosedural saja tetapi punya substansi yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
Berita Terkait
-
Dasco Tegaskan Belum Ada Rencana Pembahasan Pilkada Dipilih DPRD dalam Waktu Dekat di DPR
-
Pilkada Lewat DPRD Jadi Opsi Serius, Demokrat Nyatakan Sejalan dengan Presiden Prabowo
-
Prabowo Ajak PDIP Kerja Sama Meski di Luar Pemerintahan, Dukung Pramono Jadi Gubernur DKI
-
Tolak Pilkada via DPRD, Benny K Harman: Jangan Ambil Hak Rakyat Cuma karena Alasan Anggaran
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ke Mana Febrie Adriansyah Setelah Penggeledahan Besar-besaran? Kejagung: Jangan Tanya Saya!
-
Prabowo Akan Anugerahkan Bintang Jasa kepada Pejabat yang Berjasa Kembangkan B50