- Massa aksi berkumpul di dekat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026) menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026.
- Tuntutan utama demonstran adalah revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak.
- Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut agar tetap kondusif.
Suara.com - Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat mulai berdatangan di dekat kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.40 WIB.
Titik kumpul berada di sekitar persimpangan Gedung Menara Danareksa dan BSI Tower. Dalam aksi ini, para demonstran menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Mereka menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Selain itu, buruh juga menuntut Revisi UMSK (Upah Minimum Sektoral Provinsi) Jawa Barat di 19 daerah.
Dari pantauan Suara.com sejumlah peserta aksi sudah tampak bersiap. Dua mobil komando demo telah berjejer di lokasi, sementara tiga spanduk dibentangkan oleh sekitar 12 buruh.
Beberapa ruas jalan di sekitar lokasi mulai ditutup dan dialihkan, termasuk sejumlah rute Transjakarta.
Aparat kepolisian, termasuk polisi wanita, dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Salah satu spanduk yang dibentangkan para buruh perempuan bertuliskan, “Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan. Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL.”
Tidak hanya dari DKI Jakarta, buruh dari Jawa Barat juga turut bergabung. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “KDM GUBERNUR KONTEN DAN PENCITRAAN.”
Baca Juga: Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Tuntutan Kenaikan Upah Minimum
Fokus utama unjuk rasa ini adalah mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, merinci dua tuntutan utama:
- Revisi UMP DKI Jakarta: Menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu sebesar Rp5,89 juta per bulan. Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga diminta naik 5 persen di atas angka tersebut.
- Revisi UMSK Jawa Barat: Mendesak revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah.
Ribuan Aparat Diterjunkan
Sbelumnya ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Pengamanan dilakukan guna memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung menyebut total personel yang dikerahkan mencapai 1.659. Mereka merupakan personel gabungan dari unsur Polri, TNI dan pemerintah daerah.
Berita Terkait
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
1.659 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Monas, Kapolres: Tidak Ada Bawa Senpi!
-
Buruh Demo di Istana Tuntut Kenaikan UMP, Pramono Anung Beri Satu Pesan Penting untuk Massa Aksi
-
Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026