- Orang tua terdakwa demonstrasi berharap anaknya tidak menjalani Ramadan di penjara setelah tuntutan satu tahun.
- Terdakwa berinisial MA ditangkap di dekat Polres Jakarta Utara saat hendak pulang ke rumah.
- Para terdakwa didakwa Pasal 214 KUHP terkait melawan pejabat saat demonstrasi Agustus 2025.
Suara.com - Para orang tua terdakwa kasus demonstrasi di depan Polres Jakarta Utara berharap pada bulan Ramadan ini dapat kembali berkumpul dengan anak mereka.
Hal ini disampaikan oleh salah satu orang tua terdakwa berinisial MA, yakni Y, usai mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut para terdakwa pidana penjara selama satu tahun.
“Ya, aku sih pengennya kalau bisa secepatnya. Jangan sampai menjalankan bulan suci Ramadan di sana (penjara),” kata Y di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).
Y mengatakan, MA merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia mengaku tidak bisa membayangkan harus melewati Lebaran Idul Fitri tanpa kehadiran salah satu anaknya yang masih remaja.
Selain itu, Y menyebut MA memiliki hubungan yang sangat dekat dengan adiknya. Penahanan MA di balik jeruji besi membuat anak bungsunya merasa kehilangan sosok kakak.
“Ini adiknya kehilangan banget, soalnya yang di dalam kakaknya. Saya cuma dua anak,” ucapnya.
Y mengaku anaknya merupakan korban salah tangkap saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. Saat itu, MA bersama teman sebayanya baru selesai nongkrong di sebuah warung kopi.
Karena rumahnya berada di wilayah Sunter, MA harus melewati kawasan Polres Jakarta Utara saat hendak pulang ke rumah.
Namun dalam perjalanan pulang, MA justru ditangkap aparat dengan tudingan ikut melakukan aksi demonstrasi.
Baca Juga: Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
MA yang sedang berboncengan motor dengan rekannya langsung disergap petugas, sementara rekannya yang mengendarai motor berhasil meloloskan diri.
MA bersama terdakwa lainnya dikenakan Pasal 214 KUHP tentang melawan pejabat yang sedang bertugas secara bersama-sama. Ia dituntut pidana penjara selama satu tahun oleh Jaksa Penuntut Umum.
Diketahui, demonstrasi pada Agustus lalu dipicu kemarahan masyarakat terhadap DPR RI.
Massa menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja anggota dewan, terlebih saat itu DPR RI diketahui menerima tunjangan rumah tinggal sebesar Rp50 juta per bulan.
Sebelumnya, massa memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI sejak 25 Agustus 2025. Meski hari masih siang, massa sudah dipukul mundur oleh aparat.
Aksi kemudian berlanjut pada 28 Agustus 2025 dan kembali berujung ricuh. Seorang pengemudi ojek daring bernama Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
Berita Terkait
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Buntut Demo Agustus 2025 di Depan Polres Jakut, 60 Terdakwa Dituntut 1 Tahun Penjara
-
Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Lempar Batu Tak Terbukti, Jaksa Tetap Tuntut 60 Terdakwa
-
Jerit Ibunda Korban Salah Tangkap Aksi Demo Agustus, Dua Jari Anaknya Patah Diduga Disiksa Polisi
-
Serba-Serbi Mudik Gratis Lebaran 2026, Jateng Siapkan 349 Unit Bus!
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026