KPK Buka Kartu, Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari

Suara.com - Teka-teki status hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji akhirnya terjawab tuntas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan bahwa Yaqut, bersama staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, telah menyandang status tersangka sejak awal tahun.

Fakta ini diungkap oleh lembaga antirasuah, yang menegaskan bahwa penetapan status hukum tersebut telah dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026.

Ini mengakhiri spekulasi publik yang telah bergulir selama berbulan-bulan sejak kasus ini pertama kali naik ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka dilakukan kemarin, Kamis, 8 Januari 2026,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Budi Prasetyo menambahkan, KPK juga telah menempuh langkah administratif dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pihak yang kini berstatus tersangka.

“Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait,” katanya.

Jalan panjang penetapan tersangka ini sejatinya telah dimulai sejak pertengahan tahun 2025. KPK secara resmi mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji pada 9 Agustus 2025.

Sejak saat itu, tim penyidik bergerak cepat mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Baca Juga: Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi

Hanya dua hari berselang, pada 11 Agustus 2025, KPK memberikan gambaran skala korupsi yang tengah diusut. Tak main-main, penghitungan awal kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp1 triliun.

Untuk mengamankan proses penyidikan, KPK langsung menerbitkan surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang kunci selama enam bulan ke depan.

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas saat masih menjabat, Gus Alex selaku staf khusus, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji ternama, Maktour.

Kini, pada 9 Januari 2026, KPK mengonfirmasi bahwa dua dari tiga nama yang dicegah tersebut telah resmi menjadi tersangka.

Temuan KPK ini sejalan dengan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI yang sebelumnya juga menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Sorotan utama Pansus DPR tertuju pada kebijakan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut mengambil kebijakan kontroversial dengan membagi kuota tersebut 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan ini dinilai menabrak aturan main yang sudah jelas tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Regulasi tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara sisa 92 persennya merupakan hak jemaah haji reguler.