- Komisi A DPRD DKI Jakarta fokus pada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai penanggulangan ancaman banjir Ibu Kota.
- Manuara Siahaan menganggap penyemaian garam krusial karena cuaca ekstrem melampaui batas normal berdasarkan data BMKG.
- Pelaksanaan OMC harus tepat waktu berdasarkan perhitungan teknis matang serta didukung data BPBD DKI Jakarta.
Suara.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap momentum pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menanggulangi ancaman banjir di Ibu Kota.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menilai kebijakan penyemaian garam di langit Jakarta menjadi langkah krusial, mengingat kondisi cuaca belakangan ini kian ekstrem dan melampaui ambang batas normal.
"Bahwa memang modifikasi cuaca dalam kondisi season musim yang seperti ini, yang menurut BMKG itu sudah jelas disampaikan bahwa memang tingkat kelembapan udara, curah hujan, ya angin, itu berada di luar batas normal. Salah satu metode yang paling utama yang bisa mengatasi ini adalah modifikasi cuaca. Sampai dengan saat ini, inilah pilihan yang terbaik," ujar Manuara di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan pengamatan Manuara sejak akhir Desember hingga awal Januari, eskalasi cuaca di Jakarta memang sudah memerlukan penanganan atau treatment yang serius dan segera.
"Kan sama-sama kita melihatnya, bahwa memang sudah harus dilakukan suatu treatment terhadap cuaca ini, namanya modifikasi cuaca," imbuhnya.
Namun, ia menekankan bahwa penentuan waktu atau timing dalam melakukan modifikasi cuaca harus melalui perhitungan teknis yang sangat akurat.
Langkah teknis ini dipandang sangat vital karena operasi tersebut harus memberikan dampak nyata dalam memitigasi risiko bencana banjir bagi warga Jakarta.
"Nah, pertanyaan yang paling pas sebetulnya diajukan adalah dari sekian lama urutan-urutan curah hujan itu dan prediksi-prediksi cuaca itu, di timing mana dia pas dilakukan modifikasi cuaca. Itu ada ilmunya itu," tutur Manuara.
Politisi PDIP tersebut juga mewanti-wanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar tetap bersandar pada basis data yang sahih dalam mengeksekusi kebijakan.
Baca Juga: Kudus Dikepung Banjir
"Saya berharap Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta sudah menganalisis kurva itu. Sehingga kalau ditentukan mulai dari tanggal 20, 21, dan seterusnya mereka akan melakukan modifikasi cuaca, saya percaya itu sudah melalui pertimbangan teknis yang matang," katanya.
Manuara mengingatkan bahwa aspek ketepatan waktu sangat penting karena operasi modifikasi cuaca memerlukan alokasi anggaran daerah yang tidak sedikit.
"Ini kan berbiaya besar. Jangan sampai dilakukan modifikasi cuaca, padahal sebetulnya belum terlalu penting-penting amat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kudus Dikepung Banjir
-
Pilkada Dipilih DPRD Belum Prioritas, Mensesneg: Bukan Langkah Mundur, Cuma Wacana Parpol
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
Enam Pohon Tumbang di Jakarta Akibat Cuaca Ekstrem, Timpa Rumah dan Kabel Listrik
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan