Percepat Durasi, Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR

Baca 10 detik

Komisi III DPR dan Pemerintah sepakat menjadikan RUU Hukum Acara Perdata sebagai usul inisiatif DPR untuk mempercepat proses pembahasan parlemen.
Kesepakatan ini dicapai dalam Raker pada Rabu (21/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai strategi memangkas birokrasi DIM.
Selain itu, terdapat tiga RUU prioritas lain yaitu Pelaksanaan Pidana Mati, Grasi-Amnesti-Abolisi-Rehabilitasi, dan Narkotika-Psikotropika.

Habiburokhman menyambut baik kesiapan pemerintah dan menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen untuk mengebut pembahasan regulasi-regulasi strategis tersebut.

"Siap, ya. Dengan selesainya kesepakatan tadi, selesai juga agenda kita hari ini," tutupnya sembari mengakhiri rapat.