10 Fakta Pilu Oknum Brimob Aniaya Pelajar Hingga Tewas di Tual Maluku

Nasri juga mengaku sempat diinterogasi dan dipaksa oleh oknum aparat untuk mengakui bahwa mereka sedang melakukan balap liar.

5. Bantahan Keluarga Soal Balap Liar

Pihak keluarga dengan tegas membantah tuduhan bahwa kedua remaja tersebut terlibat balap liar. Menurut Nasri, motor mereka melaju kencang bukan karena balapan, melainkan karena kondisi jalan yang menurun.

“Bukan balapan, saat itu jalan menurun sehingga motor otomatis melaju kencang," ujar Nasri, dikutip Senin (23/2/2026).

Keluarga juga menyesalkan cara oknum aparat mengevakuasi korban yang ditarik secara kasar ke dalam mobil layaknya binatang, bukan digendong dengan layak.

6. Kemarahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kemarahan dan kekecewaannya atas tindakan oknum MS. Menurutnya, aksi tersebut sangat menodai marwah institusi Brimob yang seharusnya melindungi masyarakat.

Kapolri menjamin proses hukum akan dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

7. Ancaman Hukuman Berlapis: Pidana dan Etik

Baca Juga: Viral Kasus Nizam, Ibu Tiri Tantang Netizen Soal Biaya Pemakaman: Kalau Kasihan, Sok Sumbang!

Bripka MS kini terancam hukuman berat. Ia dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta Pasal 466 KUHP Nasional dengan ancaman 7 tahun penjara.

Selain pidana, pelaku menghadapi sidang kode etik dengan ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

8. Sidang Etik Dipercepat dan Difasilitasi

Polda Maluku menggelar sidang kode etik pada Senin (23/2/2026) di Ambon. Kapolda Maluku bahkan memfasilitasi penerbangan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon agar bisa menyaksikan langsung proses persidangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen transparansi Polri.

9. Desakan DPR: Sanksi Etik Saja Tidak Cukup

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, dan Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, mengecam keras arogansi pelaku. Mereka mendesak agar perkara ini tidak berhenti di sanksi PTDH, melainkan harus diproses melalui peradilan umum dengan hukuman maksimal. DPR menilai tindakan ini sebagai "peradilan jalanan" yang biadab terhadap anak di bawah umur.