AS Klaim Tawarkan Damai untuk Iran, Dibantah Menlu Oman

Suara.com - Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Gedung Putih memberikan rincian mengejutkan mengenai upaya negosiasi yang dilakukan sebelum Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke Iran.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, membeberkan serangkaian tawaran yang diklaim sebagai upaya "iktikad baik" dari tim negosiator Presiden Donald Trump untuk menghindari perang.

Namun, pernyataan ini memicu kontroversi global. Menteri Luar Negeri Oman, yang bertindak sebagai mediator, justru memberikan kesaksian sebaliknya.

Menurutnya, serangan AS justru terjadi saat Teheran sebenarnya sudah menyetujui konsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait pembatasan program nuklir mereka.

Menurut keterangan Leavitt, Amerika Serikat sempat mengajukan proposal ambisius guna membujuk Iran agar menghentikan ambisi militer nuklirnya secara permanen. Berikut adalah poin-poin utama tawaran tersebut:

1. Pencabutan Sanksi: AS menawarkan penghapusan sanksi ekonomi yang selama ini melumpuhkan sektor keuangan dan energi Iran.
2. Pasokan Bahan Bakar Nuklir: AS bersedia menyediakan bahan bakar nuklir untuk keperluan damai (medis dan energi).
3. Investasi Nuklir Sipil: Proposal untuk membangun program nuklir sipil bersama yang didanai melalui investasi langsung dari Amerika Serikat.

Sebagai imbalannya, Iran diwajibkan untuk membongkar seluruh infrastruktur pengayaan nuklir mereka secara permanen.

"Mereka menolak untuk mengatakan 'ya' pada perdamaian," tegas Leavitt. "Dan sekarang mereka menuai konsekuensi dari keputusan itu."

Dalam pidato televisi langsung dari Gedung Putih, Presiden Donald Trump memuji kemajuan operasi militer gabungan AS-Israel.

Ia mengklaim bahwa jika dirinya tidak membatalkan kesepakatan nuklir era Obama beberapa tahun lalu, Iran sudah pasti memiliki senjata nuklir saat ini.

Baca Juga: SBY Wanti-wanti Konflik Iran vs AS-Israel Merembet Jadi Perang Dunia III

"Ini adalah hal luar biasa yang terjadi di depan mata Anda. Selama 47 tahun kita ditekan, dan itu seharusnya tidak terjadi. Rudal-rudal mereka sedang dimusnahkan... Ini adalah pameran kekuatan militer yang hebat," ujar Trump.

Pergolakan di Senat: Memilih Pihak dalam Perang

Di dalam negeri, keputusan Trump untuk masuk ke medan perang tanpa persetujuan kongres memicu gejolak politik. Senat Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Rabu (4/3/2026) terkait resolusi kekuatan perang (War Powers Resolution).

Legislasi ini bertujuan untuk menuntut persetujuan Kongres sebelum serangan lebih lanjut dilakukan. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, memberikan pidato yang sangat tajam terkait situasi ini.

“Hari ini, setiap Senator akan memilih pihak. Apakah Anda berdiri bersama rakyat Amerika yang lelah dengan perang abadi di Timur Tengah, atau berdiri bersama Donald Trump dan Pete Hegseth saat mereka menjerumuskan kita ke perang lainnya?” tanya Schumer.

Meskipun resolusi ini kemungkinan besar akan diveto oleh Trump jika lolos, pemungutan suara ini menjadi momen krusial yang akan menentukan nasib ribuan personel militer dan masa depan stabilitas kawasan.