-
Jepang pertimbangkan kirim pasukan penyapu ranjau ke Selat Hormuz pasca gencatan senjata tercapai.
-
Menlu Motegi menegaskan teknologi militer Jepang sangat mumpuni untuk membantu pembersihan wilayah perairan.
-
Satu warga Jepang di Iran telah dibebaskan dan pemerintah upayakan pembebasan jurnalis NHK.
Suara.com - Pemerintah Jepang mulai membuka suara mengenai kemungkinan keterlibatan militer mereka di wilayah Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memberikan pernyataan penting mengenai situasi di Selat Hormuz.
Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga pihak Iran.
Jepang melihat adanya peluang pengiriman Pasukan Bela Diri atau SDF ke area konflik tersebut.
Namun pengiriman personel militer ini hanya akan dilakukan jika kesepakatan damai sudah resmi disepakati.
"Teknologi penyapuan ranjau Jepang berada di tingkat teratas di dunia," kata Motegi dalam sebuah program televisi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Tokyo memiliki kapabilitas teknis yang sangat mumpuni untuk membantu dunia.
Jepang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman digunakan.
Ranjau laut yang tersebar akibat perang menjadi fokus utama yang ingin diatasi oleh pemerintah.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat
Keberadaan benda berbahaya tersebut sangat mengganggu arus logistik di perairan strategis yang sangat vital.
"Katakanlah (pihak-pihak telah mencapai) gencatan senjata, dan jika ranjau menjadi penghalang, kita mungkin perlu mempertimbangkannya," tambahnya.
Konteks pembicaraan ini merujuk langsung pada potensi operasional SDF di wilayah perairan internasional tersebut.
Motegi sebelumnya mendampingi Perdana Menteri Sanae Takaichi saat melakukan pertemuan tingkat tinggi di Washington.
Pertemuan dengan pihak Amerika Serikat tersebut membahas banyak hal mengenai batasan hukum militer Jepang.
Presiden Donald Trump dikabarkan memahami posisi Jepang yang terikat oleh aturan konstitusi yang cukup ketat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan