News / Internasional
Senin, 23 Maret 2026 | 17:45 WIB
Selat Hormuz (Suara.com)
Baca 10 detik
  • Jepang pertimbangkan kirim pasukan penyapu ranjau ke Selat Hormuz pasca gencatan senjata tercapai.

  • Menlu Motegi menegaskan teknologi militer Jepang sangat mumpuni untuk membantu pembersihan wilayah perairan.

  • Satu warga Jepang di Iran telah dibebaskan dan pemerintah upayakan pembebasan jurnalis NHK.

Suara.com - Pemerintah Jepang mulai membuka suara mengenai kemungkinan keterlibatan militer mereka di wilayah Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memberikan pernyataan penting mengenai situasi di Selat Hormuz.

Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga pihak Iran.

Jepang melihat adanya peluang pengiriman Pasukan Bela Diri atau SDF ke area konflik tersebut.

Namun pengiriman personel militer ini hanya akan dilakukan jika kesepakatan damai sudah resmi disepakati.

"Teknologi penyapuan ranjau Jepang berada di tingkat teratas di dunia," kata Motegi dalam sebuah program televisi.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Tokyo memiliki kapabilitas teknis yang sangat mumpuni untuk membantu dunia.

Jepang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman digunakan.

Ranjau laut yang tersebar akibat perang menjadi fokus utama yang ingin diatasi oleh pemerintah.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat

Keberadaan benda berbahaya tersebut sangat mengganggu arus logistik di perairan strategis yang sangat vital.

"Katakanlah (pihak-pihak telah mencapai) gencatan senjata, dan jika ranjau menjadi penghalang, kita mungkin perlu mempertimbangkannya," tambahnya.

Konteks pembicaraan ini merujuk langsung pada potensi operasional SDF di wilayah perairan internasional tersebut.

Motegi sebelumnya mendampingi Perdana Menteri Sanae Takaichi saat melakukan pertemuan tingkat tinggi di Washington.

Pertemuan dengan pihak Amerika Serikat tersebut membahas banyak hal mengenai batasan hukum militer Jepang.

Presiden Donald Trump dikabarkan memahami posisi Jepang yang terikat oleh aturan konstitusi yang cukup ketat.

Load More