News / Internasional
Jum'at, 27 Maret 2026 | 08:46 WIB
Ilustrasi konflik AS-Israel-Iran di selat hormuz picu krisis energi. Indonesia ikut terdampak karena kapal belum diizinkan melintasi kawasan tersebut. [Suara.com]
Baca 10 detik
  • Iran memberlakukan sistem "gerbang tol" di Selat Hormuz yang hanya mengizinkan kapal dari negara non-agresor atau "sahabat" untuk melintas dengan pengawalan militer.
  • Negara seperti Malaysia, China, hingga Korsel telah diizinkan lewat, sementara ribuan kapal komersial lainnya masih terjebak antrean panjang karena tak penuhi syarat.
  • Parlemen Iran tengah menyusun undang-undang retribusi resmi untuk kapal yang melintas, di mana biaya ini diklaim untuk menjamin keamanan rute pelayaran maritim tersebut.

Suara.com - Krisis energi terburuk dalam beberapa dekade terakhir kini menghantui dunia setelah blokade de facto yang dilakukan Iran di Selat Hormuz sebagai respons atas perang melawan Amerika Serikat dan Israel.

Langkah taktis Teheran ini telah membuat harga minyak mentah global melonjak tajam hingga menembus angka lebih dari 100 dolar AS per barel.

Di tengah-tengah ribuan kapal yang macet, negara-negara sahabat seperti Malaysia, China, Mesir, Korea Selatan, hingga India justru mendapatkan hak istimewa untuk melintasi jalur tersebut, sementara nama armada asal Indonesia belum tercatat dalam daftar yang baru-baru ini.

Menurut laporan jurnal pelayaran Lloyd's List, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) saat ini telah diberlakukan sistem semacam "gerbang tol" militer untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran dunia.

Menyitat Aljazeera, surat resmi yang dikirimkan pemerintah Iran kepada 176 anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) mempertegas kriteria ketat mengenai kapal mana saja yang berhak mendapatkan akses.

“Kapal-kapal yang tidak bermusuhan, termasuk milik atau berhubungan dengan Negara lain, dapat – asalkan mereka tidak ikut serta atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan ‌sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan – mendapatkan manfaat dari perjalanan yang aman melalui Selat Hormuz melalui koordinasi dengan pihak berwenang Iran yang berwenang,” bunyi pernyataan resmi Pemerintah Iran dalam surat tersebut.

Sistem penyaringan yang diterapkan oleh armada IRGC mengharuskan operator kapal untuk menghubungi perantara dan mengirimkan seluruh rincian dokumen, muatan, hingga daftar awak.

Setelah data lolos dan lolos uji keamanan tingkat tinggi, IRGC akan menerbitkan kode izin khusus serta memberikan instruksi rute yang wajib dilalui dengan pengawalan kapal militer Iran.

Pentingnya kepatuhan terhadap protokol keamanan laut ini ditegaskan secara langsung oleh Komandan Angkatan Laut IRGC, Alireza Tangsiri, melalui sebuah unggahan di platform X.

Baca Juga: Serangan Iran ke Israel Berlanjut: Puluhan Warga Jadi Korban, Sirene Terus Meraung

“Perjalanan kapal apa pun melalui jalur air ini memerlukan koordinasi penuh dengan otoritas maritim Iran,” tegas Alireza Tangsiri dikutip dari Aljazeera, Jumat (27/3/2026).

Ia juga mencontohkan sebuah kejadian teguran di mana sebuah kapal kontainer bernama Selen terpaksa dikeluarkan dan dipaksa memutar balik dari perairan tersebut.

Penolakan paksa itu terjadi karena "kegagalan mematuhi protokol hukum dan kurangnya izin," ungkap Alireza Tangsiri menjelaskan alasan pengusiran kapal Selen.

Saat ini, antrean panjang kapal komersial yang tidak mendapat izin telah menciptakan kemacetan lalu lintas laut yang luar biasa di perairan strategis tersebut.

Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional, Arsenio Dominguez, mengonfirmasi kepada Al Jazeera terkait skala pembayaran kapal komersial yang mendukung ini.

Arsenio Dominguez mengatakan bahwa hampir 2.000 kapal saat ini sedang menunggu di kedua sisi selat dengan harapan bisa segera melintasi seluruhnya.

Load More