Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah melakukan evaluasi anggaran demi menjaga efisiensi dan mengurangi defisit atau utang negara.

Menurut Jusuf Kalla ada pos-pos anggaran yang memang perlu dikurangi, tetapi ada pos yang justru perlu dipertahankan.

JK mengingatkan pemerintah agar dapat mempelajari defisit dengan baik untuk mencegah utang membengkak.

Ia mengingat langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit AapBN maksimal tetap di angka 3 persen. Oleh karena itu perlu adanya penghematan dengan cara mengurangi pengeluaran.

"Maka persoalannya adalah kalau tetap 3 persen berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi.

Meski tidak membeberkan pos anggaran mana daja yang perlu dipangkas, JK menyebutkan sejumlah pos anggaran yang sebaiknya tidak dikurangi.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," tutur JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK membeberkan alasan mengapa ia menyarankan tidak perlu ada penghematan di dalam lima pos anggaran tersebut.

"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan. Karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," kata JK.

Baca Juga: Jusuf Kalla Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi

"Tapi jangan lima hal ini karena itu sangat berbahaya di daerah gitu kan, Ya, sangat berbahaya di daerah. Itu antara lain, di samping masalah-masalah lainnya," sambungnya.

Pangkas Subsidi

Selain meminta evaluasi anggaran, JK menyarankan pemerintah melakukan pengurangan subsidi sebagai upaya mengurangi defisit.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK menanggapi pertanyaan ihwal krisis energi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

JK menyampaikan pandangannya mengapa perlu ada pengurangan subsidi.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.