Suara.com - Kekhawatiran mendalam kini menyelimuti wilayah Teluk Persia setelah munculnya peringatan keras dari otoritas diplomatik tertinggi Iran.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan pesan krusial mengenai risiko fatal yang mengintai akibat serangan terhadap fasilitas nuklir.
Ia menegaskan bahwa tindakan agresif yang terus berlangsung dapat memicu tragedi kemanusiaan melalui penyebaran zat radioaktif berbahaya.
Fasilitas nuklir Bushehr yang berada di pesisir barat daya Iran kini menjadi titik sentral kekhawatiran keamanan internasional
Serangan tersebut dinilai bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan ancaman eksistensial bagi lingkungan hidup di kawasan.
Araghchi menyoroti bahwa dampak dari kebocoran radiasi tidak akan mengenal batas negara maupun kedaulatan wilayah.
Melalui pernyataan resminya, ia menekankan bahwa risiko paling besar justru berada di luar pusat ledakan tersebut.
“Ingat kemarahan Barat tentang permusuhan di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina? … Israel-AS telah membom pembangkit Bushehr kami empat kali. Dampak radioaktif akan mengakhiri kehidupan di ibu kota negara-negara GCC, bukan Teheran,” katanya dikutip dari Al Jazeera.
Pernyataan ini merujuk pada potensi kehancuran yang bisa menimpa negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk.
Baca Juga: Respons Iran Usai AS dan Isarel Ancam Tingkatkan Serangan, Selat Bab el Mandeb Berpotensi Ditutup
Ia membandingkan reaksi dunia internasional yang cenderung pasif dibandingkan saat krisis nuklir terjadi di Eropa Timur.
Diplomat senior Iran tersebut mengecam keras sikap bungkam yang ditunjukkan oleh negara-negara Barat saat ini.
Ketidakaktifan pemerintah Barat dalam merespons agresi terhadap situs nuklir Iran dinilai sebagai bentuk ketidakadilan politik.
Padahal, perlindungan terhadap fasilitas energi atom merupakan prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi secara global tanpa terkecuali.
Araghchi merasa ada ketimpangan narasi internasional dalam menyikapi ancaman keamanan energi nuklir yang dihadapi oleh negaranya.
Menurutnya, pembiaran terhadap aksi militer ini hanya akan memperparah situasi keamanan di Timur Tengah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung