-
Iran ajukan proposal sepuluh poin damai termasuk pengakuan uranium dan pencabutan sanksi ekonomi.
-
Donald Trump setuju menunda serangan militer selama dua pekan setelah mediasi darurat Pakistan.
-
Penyelesaian konflik bergantung pada resolusi PBB dan pengosongan pangkalan militer AS di kawasan.
Suara.com - Perang di kawasan Timur Tengah yang telah membara selama lebih dari satu bulan kini memasuki babak baru yang krusial.
Pemerintah Iran secara resmi melayangkan sepuluh poin persyaratan kepada Amerika Serikat demi mengakhiri rangkaian konflik bersenjata tersebut.
Dalam dokumen tersebut, Teheran menuntut pengakuan penuh atas program pengayaan uranium yang selama ini menjadi pusat perselisihan.
Selain masalah nuklir, Iran mendesak penghapusan seluruh sanksi ekonomi yang telah mencekik negara tersebut selama bertahun-tahun.
Langkah ini diambil Iran sebagai syarat mutlak agar stabilitas keamanan di wilayah tersebut dapat kembali normal seperti sedia kala.
"Kontrol Iran yang berkelanjutan di Selat Hormuz, menyetujui pengayaan uranium, serta mengangkat semua sanksi primer dan sekunder," kata Majelis Keamanan Nasional Tertinggi dikutip dari Reuters.
Tuntutan mengenai penguasaan jalur laut ini menjadi sangat sensitif mengingat peran strategisnya dalam distribusi energi global.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang melayani pengiriman setidaknya seperlima dari total konsumsi minyak bumi dunia.
Blokade yang dilakukan Iran di selat tersebut diketahui telah berlangsung selama lima pekan terakhir sejak konflik pecah.
Baca Juga: Dewan Keamanan Iran: Perang Belum Berakhir, Tangan Kami Tetap di Pelatuk
Klaim kemenangan diplomatik mulai digaungkan oleh pihak Teheran seiring dengan penyerahan dokumen proposal perdamaian ini.
Proses mediasi ini berlangsung secara tidak langsung melalui bantuan diplomatik dari pemerintah Pakistan sebagai perantara utama.
Iran menegaskan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di tanah Timur Tengah harus segera diakhiri tanpa syarat apa pun.
Mereka juga meminta agar Washington menghentikan segala bentuk agresi militer terhadap negara-negara yang menjadi sekutu Iran.
Poin lain yang tidak kalah penting adalah permintaan pembebasan aset-aset keuangan Iran yang selama ini dibekukan oleh pihak Barat.
Teheran menginginkan jaminan hukum yang kuat agar kesepakatan ini tidak dilanggar di masa depan oleh pihak mana pun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina