Eks Pimpinan KPK: RUU Perampasan Aset Jangan Sasar 'Pedagang Pecel Lele', Fokus ke Pejabat Korupsi

Baca 10 detik

Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah meminta DPR RI membatasi cakupan RUU Perampasan Aset pada tindak pidana korupsi.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu, 8 April 2026.
Instrumen hukum harus difokuskan pada penyelenggara negara agar efisien serta tidak mencederai hak warga negara biasa.

Ia menekankan kembali bahwa tindak pidana korupsi secara otomatis akan menyasar pejabat atau pihak-pihak yang terkait dengan mereka.

Dengan membatasi subjek hukum pada PEPs, negara dapat bekerja lebih efisien dalam menyelamatkan aset tanpa mencederai hak warga negara biasa dalam urusan privat.