Trump Sebut Lebanon Tak Termasuk Kesepakatan Gencatan Senjata, Timur Tengah Memanas

Suara.com - Politik di Timur Tengah kembali memasuki fase krusial setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan klarifikasi mendalam mengenai cakupan kesepakatan antara Washington dan Teheran.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (8/4/2026), Trump menegaskan bahwa penghentian permusuhan di wilayah Lebanon bukan merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang baru saja dicapai antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Trump, kehadiran kelompok milisi Hizbullah menjadikan situasi di Lebanon sebagai sebuah entitas konflik yang berbeda secara geopolitik.

Pernyataan ini muncul di tengah pertanyaan publik mengenai alasan mengapa Lebanon tetap menjadi target operasi militer meskipun kesepakatan tingkat tinggi antara AS dan Iran telah diumumkan.

"Ya, mereka (Lebanon) tidak termasuk dalam kesepakatan itu, karena ada Hizbullah. Mereka tidak termasuk dalam kesepakatan itu. Itu juga akan diurus," ujar Trump kepada PBS News, dikutip via Sputnik.

Klarifikasi dari Gedung Putih ini beriringan dengan pengumuman dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang memulai gelombang serangan udara terbesar terhadap posisi-posisi Hizbullah.

Eskalasi ini disebut sebagai operasi militer paling masif sejak ketegangan mulai memuncak di kawasan tersebut.

Saat dimintai pendapat mengenai langkah Israel yang terus membombardir milisi tersebut, Trump menggambarkan situasi itu sebagai bagian dari "pertempuran kecil yang terpisah".

Pemisahan status konflik Lebanon dari meja perundingan AS-Iran ini memicu reaksi keras dari Teheran. Kantor Berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa pemerintah Iran berpotensi menarik diri secara total dari komitmen gencatan senjata jika Israel tidak segera menghentikan agresinya di Lebanon.

Baca Juga: Tak Dibantu NATO saat Perang Iran, Trump Kembali Ingin Caplok Greenland

Ketegangan ini memiliki dampak langsung pada jalur logistik energi global. Laporan dari Kantor Berita Fars menyebutkan bahwa Teheran telah memutuskan untuk menangguhkan seluruh lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel.

Di balik layar, Amerika Serikat dilaporkan telah menempuh jalur diplomasi maraton selama beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan laporan The Financial Times pada Rabu (8/4/2026), Washington mendesak pemerintah Pakistan untuk bertindak sebagai mediator guna membujuk Iran agar tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata.

Langkah ini diambil karena Presiden Trump sangat berkepentingan agar Selat Hormuz segera dibuka kembali. Penutupan jalur distribusi vital tersebut telah memicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam cair (LNG) secara global, yang pada gilirannya menekan ekonomi domestik Amerika Serikat dan negara-negara lain.

AS meyakini bahwa keterlibatan Pakistan sebagai negara tetangga dengan mayoritas muslim yang netral akan membuat Iran lebih terbuka terhadap proposal perdamaian.

Sejarah ketegangan terbaru ini bermula pada akhir Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke berbagai titik strategis di Iran, termasuk wilayah ibu kota Teheran.