Banjir Rob di Semarang Bikin Tekor Rp848 Miliar: Bagaimana Cara Mengatasinya?

Suara.com - Penanganan banjir di kota pesisir tidak lagi bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis infrastruktur. Di balik genangan air, terdapat dampak yang lebih luas, mulai dari terganggunya mobilitas hingga kerugian ekonomi yang signifikan, serta persoalan keadilan sosial yang kerap terabaikan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) bertajuk “Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-kota Pesisir di Indonesia” pada Rabu (8/4/2026).

Salah satu temuan kunci datang dari studi kasus banjir rob di Semarang yang dipaparkan oleh Sustainable Mobility Analyst WRI Indonesia, Afrizal Ma’arif. Ia menunjukkan bahwa dampak banjir rob telah meluas jauh melampaui isu lingkungan.

Sekitar 10 persen jaringan jalan di Semarang, setara dengan 11 persen aktivitas mobilitas masyarakat, berpotensi terdampak banjir rob. Genangan air dengan ketinggian 10 hingga 50 sentimeter tidak hanya memperlambat lalu lintas, tetapi juga mengganggu rantai aktivitas ekonomi kota.

“Banjir rob saat ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Afrizal.

Gangguan tersebut berujung pada kerugian ekonomi yang tidak kecil. Riset memperkirakan, total kerugian akibat terganggunya transportasi di Semarang mencapai sekitar Rp848 miliar per tahun.

Angka ini dipicu oleh meningkatnya waktu tempuh perjalanan yang bisa membengkak hingga dua kali lipat, serta tingginya biaya perawatan kendaraan akibat paparan air yang memicu kerusakan mesin.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan banjir yang selama ini bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik belum cukup menjawab kompleksitas persoalan.

Afrizal menekankan perlunya pergeseran menuju perencanaan transportasi yang lebih adaptif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan, tetapi juga mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara bersamaan.

Baca Juga: Prabowo Klaim Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang, Ini Datanya

“Strateginya tidak bisa hanya teknis di jalan. Harus dikombinasikan dengan aspek lingkungan, kelembagaan, dan sosial ekonomi,” jelasnya.

Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur pelindung seperti tanggul atau peninggian jalan perlu dikombinasikan dengan pendekatan green-grey infrastructure. Integrasi ini penting untuk memastikan akses menuju pusat ekonomi, seperti kawasan industri, permukiman, dan fasilitas pendidikan, tetap terjaga meski terjadi banjir.

Namun demikian, diskusi juga menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam setiap kebijakan adaptasi. Pendekatan yang terlalu berfokus pada proyek infrastruktur skala besar berisiko mengabaikan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, yang justru menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir.

“Apapun strateginya, harus tetap memperhatikan aspek keadilan. Infrastruktur besar tidak boleh mengabaikan masyarakat,” tegas Afrizal.

Solusi Multidisiplin

Ke depan, pengelolaan risiko banjir perlu dilakukan secara multidisiplin. Tidak hanya mengandalkan solusi teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, termasuk tekanan psikologis akibat banjir berulang, serta memastikan aksesibilitas bagi seluruh kelompok masyarakat.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan penguatan tata kelola yang akuntabel juga menjadi kunci. Upaya ini perlu diiringi dengan perlindungan ekosistem di wilayah hulu dan pesisir agar fungsi alami lingkungan tetap mampu meredam risiko banjir.

Tanpa perubahan pendekatan yang lebih menyeluruh, kebijakan yang ada berisiko hanya menjadi solusi sementara. Sementara itu, dampak banjir akan terus berulang, dan biaya yang harus ditanggung masyarakat akan semakin besar.

Penulis: Vicka Rumanti