Usulan BNN Soal Larangan Vape, DPR: Kalau Memang Ada Risetnya, Itu Bagus

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, memberikan respons positif terhadap usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai wacana pelarangan atau pengaturan ketat terhadap rokok elektrik atau vape. 

Ia menilai usulan tersebut merupakan langkah preventif yang penting guna memutus mata rantai peredaran narkoba yang kini merambah melalui berbagai media.

Rudianto menekankan dukungan tersebut didasari pada urgensi hasil riset terkait kandungan zat berbahaya dalam cairan vape, salah satunya yang disinyalir mengandung zat etomidate.

“Kalau memang ada risetnya, hasil penelitiannya, kandungan yang ada dalam vape itu memang mengandung zat-zat narkotika atau etomidate. Saya kira usulan itu ya bagus menurut saya,” ujar Rudianto saat dihubungi wartawan, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, jika hasil penelitian medis membuktikan adanya kandungan narkotika, maka negara wajib mengambil tindakan tegas demi melindungi masyarakat.

“Sepanjang itu memang diduga, diyakini hasil penelitian atau medis bahwa itu kuat mengandung zat narkoba, maka ya memang harus kita dukung, respons, dari Kepala BNN tadi agar vape juga dimasukkan dalam apa namanya, hal yang mengandung zat narkoba,” katanya.

Legislator asal Sulawesi Selatan itu juga menyoroti bahwa vape kerap disalahgunakan menjadi media untuk mengonsumsi narkotika jenis lain, seperti sabu atau ganja. 

Ia mengibaratkan vape berpotensi menjadi "bong" atau alat penghisap versi modern yang didesain secara halus oleh para bandar agar tidak terdeteksi.

“Saya kira apa yang dilakukan BNN ini merupakan upaya preventif untuk kemudian kita diajak berpikir untuk mengantisipasi potensi-potensi penyalahgunaan narkoba yang salah satunya disinyalir itu melalui vape tadi,” jelasnya.

Baca Juga: Di Tengah Wacana Pelarangan oleh BNN, Pengguna Sebut Vape Pangkas Pengeluaran

Rudianto juga mengingatkan para pelaku usaha rokok elektrik untuk waspada terhadap penyalahgunaan produk mereka sebagai jembatan peredaran narkotika.

Usulan berani dari BNN ini dipastikan Rudianto akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika di DPR RI.

Terlebih ia menilai aturan hukum harus adaptif dengan kondisi kekinian guna melindungi publik dari ancaman zat adiktif baru.

“Apa yang disampaikan BNN ini saya kira masukan bagus untuk kita nanti merumuskan dalam norma apa saja yang perlu diatur, apa saja yang perlu dilarang, dan apa yang tidak dilarang, kan begitu,” katanya.