- Menlu Sugiono menghadiri forum internasional secara daring pada Rabu (22/4/2026) terkait normalisasi pelayaran di Selat Hormuz.
- Negara peserta menolak pemungutan biaya kapal di Selat Hormuz karena dianggap melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional.
- Forum membahas rencana pengawalan militer damai serta upaya diplomasi untuk menjamin keamanan jalur pelayaran logistik internasional tersebut.
Suara.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir secara daring dalam forum gagasan Inggris dan Prancis yang membahas normalisasi Selat Hormuz.
Sugiono menjelaskan isi pembahasan dalam konferensi. Ia menyebut sejumlah negara menolak pemungutan bagu kapal yang melintas di kawasan perairan tersebut.
"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut.
Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," kata Sugiono di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sugiono mengungkapkan alasan penolakan dari berbagai negara, yakni karena pemungutan biaya bertentangan denga freedom of navigation.
"Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," kata Sugiono.
Pembahasan lain di dalam konferensi, diungkapkan Sugiono ialah dukungan dari negara-negara terhadap segala upaya diplomatis serta negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di Selat Hormuz.
"Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB bahkan waktu itu disampaikan, dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz," kata Sugiono
"Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat," sambungnya.
Sugiono menjelaskan pembahasan tersbwut masih perlu pembicaraan lebih lanjut, termasuk melihat proposal yang akan diajukan ke depan.
Baca Juga: Kapal Perang AS Lintasi Selat Malaka, Menlu RI: Patroli di Kawasan
"Perdamaian logistik karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai macam produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz," kata Sugiono.
Berita Terkait
-
Kapal Perang AS Lintasi Selat Malaka, Menlu RI: Patroli di Kawasan
-
Menlu Sugiono: Overflight Access AS Tetap Utamakan Kedaulatan dan Kepentingan Nasional
-
Iran Serang Kapal Kontainer Dekat Selat Hormuz
-
Jerman Kini Ikut Campur, Berencana Kerahkan Kapal untuk Misi Selat Hormuz
-
Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR, Ini Alasan Menlu Sugiono
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Sasar Wilayah Tanpa Negeri, 103 Sekolah Swasta di Jakarta Resmi Gratis Mulai Juli Ini!
-
Konvoi Mobil Menteri Israel Tabrak Mati Bocah Palestina yang Lagi Naik Sepeda ke Sekolah
-
Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Penjualan Phishing Tool, Pelaku Sejoli Asal NTT
-
Tembus Miliaran, Segini Banyaknya Donasi Warga Indonesia yang Sampai ke Iran
-
2 Warga Palestina Ditembak Mati di Sekolah, 1 Korban Anak-anak
-
KontraS: Operasi Balas Dendam TNI-Polri di Papua Bentuk Pelanggaran HAM Berat
-
Kawal Program MBG, Komnas HAM Susun Kajian Strategis dan SNP Hak Atas Pangan
-
Jubir KPK Dilaporkan Faizal Assegaf ke Polisi, Eks Penyidik: Indikasi Serangan Balik Koruptor
-
Demi Korban 98, Koalisi Sipil Banding Lawan Fadli Zon Usai Gugatan Ditolak PTUN
-
Pangan RI dalam Bahaya? Pakar Ungkap Efek Suhu Panas yang Bisa Bikin Bulir Padi Tak Terbentuk