Dukung Usulan Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Burhanuddin: Terobosan Buat Reformasi Kepartaian Kita

Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mendukung penuh usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik (parpol) maksimal dua periode.

Burhanuddin menilai usulan tersebut ide yang revolusioner yang bisa menjadi terobosan untuk mereformasi partai.

“Oh itu ide yang revolusioner sebenarnya, bagian dari terobosan buat reformasi kepartaian kita,” ucapnya saat ditemui usai menghadiri acara diskusi FISIP UIN Jakarta dengan tema “Politik dan Kebebasan Akademik”, Kamis (23/4/2026).

Ia menuturkan meskipun partai merupakan institusi demokrasi, dalam praktinya partai dinilai gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di partainya sendiri.

“Karena ini aneh bin ajaib, partai itu institusi demokrasi tetapi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya kegagalan tersebut terjadi karena mandeknya proses regenerasi kepemimpinan yang memicu munculnya gerontokrasi.

Kondisi ini dinilai terjadi di banyak partai, dimana mekanisme yang berjalan cenderung tidak demokratis, tercermin dari terpilihnya ketua umum secara berulang kali.

“Salah satunya terpilihnya ketua umum berkali-kali ya, padahal partai adalah institusi demokrasi tapi justru terjadi paradoks,” ujarnya.

Cara Mendongkrak Paradoks Demokrasi

Baca Juga: Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik

Burhanuddin menambahkan, salah satu cara untuk mengatasi paradoks demokrasi di internal partai adalah melalui terobosan kebijakan, termasuk usulan KPK yang dinilainya tepat untuk mendorong demokratisasi internal.

Ia juga menekankan pentingnya fungsi regenerasi dalam partai yang selama ini dinilai tidak berjalan optimal.

“Yang kedua, regenerasi, karena itu semua fungsi dari partai yang justru sayangnya regenerasi di internal partai,” katanya.

Menurutnya, lemahnya regenerasi dan demokratisasi internal terjadi karena ketua umum dapat dipilih berkali-kali, sehingga menghambat sirkulasi kepemimpinan.

Dampaknya, suasana demokratis di dalam partai tidak terbentuk secara sehat. Proses pemilihan pun kerap berlangsung secara aklamasi, yang pada akhirnya membuat kader-kader potensial menjadi tidak aktif atau enggan bertahan di dalam partai.

“Dan ujungnya kader-kader terbaik banyak yang tidak aktif atau tidak begitu betah ya untuk aktif di dalam partai,” pungkas Burhanuddin.

Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring merilis kajian tata kelola Parpol. Salah satu poin dalam kajian tersebut adalah pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua periode masa kepengurusan guna memperbaiki sistem demokrasi internal partai.

Reporter: Dinda Pramesti K