Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi

Baca 10 detik

KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Amalinda Savirani dari UGM menyoroti dominasi kepemimpinan keluarga yang menutup peluang kader partai lain untuk memimpin organisasi politik.
Ketergantungan pada modal besar dan minimnya kontrol konstituen memperkuat praktik politik elitis serta menghambat transparansi tata kelola internal partai.

Ketergantungan pada modal besar ini semakin memperkuat sekat antara elite partai dengan masyarakat biasa.

"Ya memang politik kita itu politik elit. Dalam arti, itu memang kenyataannya begitu. Jadi kita ini kayak orang biasa tuh dan juga mungkin dikaitkan dengan kalau mau bikin parpol itu kan mahal ya. Kalau udah mahal, berarti kan orang kaya toh. Jadi ya ngebulat ke situ gitu," tandasnya.